Pemerintah-Oposisi Teken MoU

KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia dan koalisi oposisi Pakatan Harapan (PH) pada Senin (13/9) meneken nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang isinya menyepakati kerja sama diantara kedua belah pihak.

Penandatanganan MoU itu dilakukan di balairung parlemen yang dilakukan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob yang mewakili pemerintah dan empat pucuk pimpinan koalisi partai oposisi PH yaitu Anwar Ibrahim (Parti Keadilan Rakyat), Lim Guan Eng (Democratic Action Party/DAP), Mohamad Sabu (Parti Amanah Negara), dan Wilfred Madius Tangau (United Progressive Kinabalu Organisation). Acara penekenan MoU ini juga turut disaksikan oleh menteri kabinet serta para pemimpin PH lainnya.

Menurut pernyataan PM Ismail Sabri, MoU ini meliputi rencana penanganan Covid-19, transformasi di pemerintahan, reformasi di tingkat parlemen, kemandirian peradilan, Kesepakatan Malaysia 1963 mengenai cetak biru persatuan federasi Malaysia, dan pembentukan panitia pengarah kerja sama.

"Transformasi yang diperkenalkan oleh pemerintah ini tidak hanya mendorong tata kelola yang baik dalam memerangi Covid-19, tetapi juga mengkatalisasi lingkungan investasi yang kondusif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat untuk kesejahteraan keluarga Malaysia," kata PM Ismail Sabri.

Keluarga Malaysia adalah konsep yang diperkenalkan oleh Ismail Sabri sejak menjabat sebagai perdana menteri untuk mempromosikan inklusivitas lintas batas agama, ras dan etnis.

"Pemerintah Malaysia yakin dengan MoU ini, semua perbedaan politik akan dikesampingkan dan pemulihan negara akan berjalan secara holistik dan eksklusif," ungkap PM Ismail Sabri.

Disambut Raja

Menyikapi dinamika politik yang terjadi, Raja Malaysia, Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, dalam sebuah pernyataan pada 18 Agustus lalu mengatakan untuk memastikan keharmonisan, anggota parlemen yang menang harus bekerja sama dengan mereka yang gagal, dan semua pihak harus siap bekerja sama dalam satu tim.

Kemudian pada 25 Agustus, PM Ismail Sabri bertemu Anwar Ibrahim, Lim Guan Eng dan Mohamad Sabu di Kantor Perdana Menteri. Jumat (10/9) lalu, PM Ismail Sabri menawarkan serangkaian reformasi sebagai imbalan atas dukungan.Ismail Sabri pun mengatakan bahwa pemerintah akan mengajukan RUU Anti-Pembelotan Partai, yang jika disahkan, akan mencegah politisi sebuah partai membelot ke partai lain.

Atas tawaran itu, oposisi PH secara terbuka menjawab bahwa pihaknya cenderung menerima tawaran tersebut.

Sementara itu saat menyampaikan pidato kerajaan pada upacara pembukaan masa jabatan keempat parlemen, Raja Sultan Abdullah mengatakan ia menyambut dan menghargai kerja sama bipartisan yang dijalin oleh pemerintah dan oposisi.

Raja mengatakan kedewasaan politik seperti itu adalah apa yang diinginkan rakyat Malaysia. Selain itu Raja Malaysia punmengatakan kepada para politisi untuk tidak mempertaruhkan masa depan Malaysia dan rakyatnya untuk kepentingan mereka sendiri.CNA/I-1