Pemerintah Mesti Beri Kepastian Insentif ke Investor Swasta

"Negara dan BUMN, termasuk PLN, tidak mampu menyediakan dana sebesar itu. Perusahaan swasta harus didorong ikut berpartisipasi," kata Fahmy.

Namun demikian, perusahaan swasta, jelas Fahmy, tidak akan tertarik berinvestasi jika proyek transisi energi tidak menguntungkan. Oleh karena itu, Menkeu harus konsisten dengan memberikan insentif fiskal kepada investor. Bukan hanya ramai di media, sementara eksekusinya berbeda.

Selain insentif fiskal, pemerintah, katanya, harus menciptakan iklim investasi kondusif, dengan mempermudah perizinan dan kepastian hukum dalam investasi. Kemudahan izin itu, terang dia, tidak hanya dibenahi di tingkat pusat, tetapi juga hingga level pemerintah daerah (pemda), karena investasi itu pasti berhadapan langsung dengan daerah.

Fahmy mengatakan insentif fiskal harus diberikan ke investor, bukan tarif insentif dengan penetapan harga. Sebab, pada akhirnya jika penetapan harga yang tinggi maka akan dibebankan kepada konsumen. "Itu yang perlu kita hindari," katanya.

Dalam kesempatan lain, Pakar Ekonomi dari Universitas Airlangga, Imron Mawardi, mengatakan transisi energi memang membutuhkan partisipasi swasta, karena sifat pemerintah hanya penyedia fasilitas dan pengatur kebijakan. Untuk itu, diharapkan pemerintah menelurkan kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap investor EBT.
Halaman Selanjutnya....