Pemerintah Masih Setengah Hati

JAKARTA - Keseriusan pemerintah dalam penerapan standar emisi gas buang Euro 4 pada kendaraan diesel di Indonesia mulai 7 April 2022 patut dipertanyakan. Hingga saat ini, konsumen belum mendapat kejelasan dan jaminan tentang ketersediaan bahan bakar pendukung hingga ke pelosok.

"Penerapan standar Euro 4 mundur terus selama bertahun-tahun. Saat negara lain sudah di level Euro 6, kita masih berkutat untuk kejelasan Euro 4. Ini bukti pemerintah tidak serius," ujar pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/3).

Menurut Agus, ketidakseriuan pemerintah itu disebabkan tidak adanya dirigen yang jelas untuk mengoordinasikan kebijakan tersebut. Dia mencontohkan bagaimana kepastian ketersediaan BBM solar dengan nilai kandungan sulfur di bawah 50 ppm (part per million), semestinya saat ini sudah jelas posisinya, baik dengan Pertamina dan juga Kementerian ESDM. Lalu, dengan Kepolisian untuk penindakan hukumnya.

Agus menilai banyak kepentingan politik dan lobi-lobi pihak tertentu yang bermain. Beberapa tahun lalu, kebijakan itu akan berjalan, civil society sudah bergerak, ternyata tertunda karena ada lobi pihak-pihak tertentu yang ingin mengimpor banyak truk India standar Euro 2. "Di India sudah Euro 4, jadi yang Euro 2 mau dipakai di Indonesia dulu," tukas Agus.

Belum lagi, lanjutnya, soal ketersediaan BBM. Beberapa waktu lalu, solar hilang dari pasaran sehingga pengusaha truk merana. Saat mereka sudah siap mengganti truknya dengan Euro 4, ternyata BBM tidak siap. Truknya terpaksa mendapat solar biasa, jelas ini menyusahkan.
Halaman Selanjutnya....