Pemerintah Kerja Cepat Tangani Siber TPPO

JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan pemerintah telah bekerja cepat menangani korban kejahatan siber Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus penipuan di luar negeri.

"Pembebasan dan pemulangan WNI korban TPPO online scam merupakan hasil kerja cepat pemerintah dalam menangani TPPO dari hulu hingga hilir," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Siti Ruhaini Dzuhayatin dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (28/5).

Dia mengatakan di hulu, pemerintah Indonesia melakukan gerak cepat termasuk respon koordinatif dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Sementara pada sisi hilir, menurut Ruhaini, pemerintah Indonesia telah berhasil mendorong negara anggota ASEAN untuk melakukan kerja sama konkrit dalam menangani TPPO terutama dengan modus penipuan kejahatan siber.

"Sehingga pihak otoritas setempat menjadi jauh lebih responsif dalam upaya penyelamatan WNI yang berada di lokasi perusahaan online scam," ujarnya.

Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri, 25 WNI yang terjebak di wilayah konflik perbatasan Myanmar-Thailand dapat dibebaskan melalui KBRI di Yangon dan KBRI di Bangkok, pada awal Mei 2023.

Tidak lama setelah pembebasan tersebut, pemerintah Indonesia bersama pihak otoritas Filipina berhasil membebaskan 240 WNI korban TPPO di sebuah kompleks perusahaan yang menjalankan praktik kejahatan siber, di mana 53 WNI telah dipulangkan pada 25 dan 26 Mei 2023, dan sisanya masih menjalani proses di Filipina.

"KSP menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Luar Negeri dan jajaran Kemenlu yang telah menguatkan respon seksama dari negara anggota ASEAN atas kerjasama yang konkrit dan bersahabat dalam penanganan TPPO," ujarnya.

Ruhaini menilai, kerja sama tersebut semakin kuat dengan adanya dorongan Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya pembahasan TPPO dalam penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN, di Labuan Bajo, pada 9-11 Mei 2023.