Pemerintah Ingin Secepatnya Vaksinasi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ingin memulai vaksinasi Covid-19 secepat-cepatnya. Saat ini, pemerintah masih menanti keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait izin penggunaan darurat vaksin Sinovac.

Jokowi mengatakan vaksinasi adalah salah satu cara yang dipilih pemerintah untuk merespons pandemi. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan krisis kesehatan dan ekonomi di hampir seluruh negara.

"Kita ingin vaksinasi dimulai secepat-cepatnya setelah BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat, emergency use of authorization, sesuai dengan kaidah-kaidah akademis dan standar WHO," kata Jokowi saat memberi sambutan pada HUT ke-48 PDI Perjuangan yang digelar virtual, Minggu (10/1).

Jokowi memprediksi izin penggunaan darurat akan terbit pada pekan depan. Namun, ia tidak bisa memastikan kapan izin itu dikeluarkan. Dia mengatakan vaksinasi dimulai sesaat setelah izin terbit. Tetapi, ia meminta masyarakat tak mengendorkan disiplin penerapan protokol kesehatan.

"Walau imunisasi vaksinasi dimulai, saya ingin titip kita semua agar protokol kesehatan tetap secara disiplin kita jalankan," ujarnya.

Jokowi menyampaikan 1,6 juta orang tenaga kesehatan akan jadi prioritas vaksinasi. Kemudian, dilanjut ke para anggota TNI/Polri. Setelah itu, baru vaksinasi untuk masyarakat umum.

Saat ini, Indonesia baru memiliki tiga juta dosis vaksin Covid-19. Jokowi memastikan stok akan terus bertambah setiap bulan. Pemerintah menargetkan vaksinasi terhadap 70 persen penduduk atau sekitar 182 juta orang.

"Hingga akhir tahun ini, atau awal tahun depan tiba semuanya sebanyak 426 juta dosis vaksin. Insya Allah ini sudah cukup untuk yang namanya herd immunity atau kekebalan komunal," tutur Jokowi.

Tidak Akurat

Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengkritik pendataan di Indonesia yang tidak akurat.

"Yang namanya dari zaman dulu, kok, sampai sekarang sudah 75 tahun merdeka, yang namanya dokumentasi kita, namanya data kok masih saja, kalau boleh saya ngomong panjang, masih saja akurasinya tidak berjalan dengan benar," kata Megawati dalam pidato politiknya di HUT PDIP, Minggu.

Megawati menceritakan ketika menjadi wakil presiden dan presiden, ia pernah bertanya sekilas pada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat waktu itu melalui ajudannya tentang lokasi mata air Kali Ciliwung.

Megawati mengaku menunggu cukup lama mendapat jawabannya karena pendataan yang tidak akurat. "Bayangkan itu data dari sebuah kementerian waktu itu. Mudah-mudahan ada Menteri PUPR, Pak Basuki, itu maunya tuh cepat gitu lho. Masa enggak bisa cepat ya, nah itu yang saya curhat-nya lho Bapak," katanya.

Menurut Megawati, desa merupakan ujung tombak pemerintahan dalam pelayanan publik, sekaligus tempat hidupnya tradisi dan adat istiadat. Di masa pandemi, kata Megawati, mengingatkan bahwa membangun Indonesia harus dimulai dari desa.

"Dimulai tentunya dengan pendataan desa yang presisi, yang datanya akurat. Sudah waktunya Indonesia memiliki data yang komprehensif," ucapnya.

Mendengar curhatan Megawati, Jokowi yang menyaksikan pidato tersebut secara virtual pun hanya menganggukkan kepalanya.

Sementara itu, kasus Covid-19 masih belum dapat dikendalikan hingga Minggu (10/1), atau lebih dari 10 bulan sejak pandemi terjadi di Tanah Air. Dari data yang dibagikan Satgas Penanganan Covid-19, Minggu sore, terdapat 9.640 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Dengan penambahan itu, maka akumulasi kasus positif Covid-19 menjadi 828.026 orang, terhitung sejak pengumuman pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Dari total kasus tersebut, pemerintah mencatat, total sebanyak 681.024 pasien telah dinyatakan sembuh sejak awal pandemi. Pasien sembuh bertambah 7.513 orang jika dibandingkan dengan data pada Sabtu (9/1).

Dalam 24 jam terakhir, terdapat 182 pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia. Dengan begitu, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 24.129 orang.

n ags/ola/Ant/P-4