Pemerintah Harus Tingkatkan Kepercayaan Publik

JAKARTA - Pemerintah harus serius meningkatkan kepercayaan publik dengan menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri. Koordinasi antarkementerian harus berjalan sinergis. Para menteri jangan hanya mau menangnya sendiri atau masing-masing kementerian merasa paling penting atau paling hebat.

"Harus ada upaya serius meningkatkan kepercayaan publik. Beberapa survei menunjukkan indek kepercayaan bisnis menurun sejak akhir tahun 2017 hingga bulan Maret 2018 lalu. Usahakan ini ditingkatkan," kata Ketua DPP Partai Hanura, Sutrisno Iwantono, di Jakarta, Senin (7/5). Iwantono menyarankan agar para menteri dan pejabat negara jangan gaduh dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kepanikan bagi masyarakat.

Kepanikan akan menjadi penyebab timbulnya berbagai persoalan yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Merugikan Rakyat Tahun ini adalah tahun politik. Iwantono berharap dinamika dalam tahun politik ini, tidak menimbulkan kepanikan ekonomi. Hal ini penting diperhatikan semua pihak karena kalau terjadi kepanikan ekonomi yang dirugikan adalah rakyat Indonesia.

"Karena itu kami menyerukan kepada seluruh komponen bangsa, termasuk partai politik agar tidak membuat kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Misalnya janganlah membuat isu negara mau bubar. Itu bisa bikin panik rakyat yang bisa berdampak pada ekonomi. Kalau ekonomi runyam, yang jadi korban pasti rakyat," kata Iwantono.

Secara khusus Iwantono mengajak para elite negara untuk memberikan optimisme pada rakyat. "Marilah kita berlomba-lomba melakukan aksi kongkrit untuk mengatasi persoalan rakyat sehari-hari. Kalau rakyat kita optimistis dan kita semua bersatu, isya Allah soal-soal ekonomi dapat diatasi," tandas Iwantono.

Terkait dengan keputusan pemerintah memberikan tambahan subsidi BBM 10 triliun rupiah, Iwantono mengatakan tambahan subsidi BBM itu kelihatannya tidak dapat dihindarkan. Kondisi ekonomi global saat ini mengalamai perbaikan, dan harga-harga komoditi, utamanya gas dan minyak mengalami kenaikan.

Padahal, tambah Iwantono, Presiden Joko Widodo mengamanatkan untuk tidak ada kenaikan tarif listrik maupun harga BBM di dalam negeri hingga akhir 2019. Setiap kenaikan harga di pasar global untuk minyak akan membebani APBN. Biaya untuk impor minyak refinery akan meningkat. Setiap kenaikan 1 dollar Amerika Serikat harga minyak diperkirakan bisa menimbulkan beban subsidi 2,5 triliun rupiah.

Ini tentu sangat membebani APBN. Kondisi kenaikan harga komoditas di pasar global memang memberikan dampak bagi ekonomi Indonesia. Menurut data statistik indeks harga komoditas primer naik 16,9 persen antara Agustus 2017 hingga Februari 2018. mar/N-3