Pemerintah Harus Tegas Berantas Tambang Ilegal

Terakhir, Legislator Dapil Banten III ini menegaskan Komisi VII DPR RI akan memanggil lembaga terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Ia menilai sudah saatnya negara mengakhiri praktik merugikan ini. "Karena itu, perlu ada kesamaan sikap antara pejabat eksekutif dan legislatif dalam menuntaskan urusan ilegal mining ini. Jangan sampai masalah serius ini hanya ditangani secara sambil lalu, sehingga ujung-ujungnya tidak menyelesaikan masalah sebenarnya," tandasnya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Sartono Hutomo, menilai pelanggaran hukum merupakan ranah hukum yang harus ditegakkan. "Negara ini menjunjung tinggi ruleoflaw, apabila memang terjadi pelanggaran. Polri sebagai lembaga penegak hukum harus memproses pelanggaran tersebut bukan untuk mempermudah," kata Sartono.

Sartono mengungkapkan, praktik tambang ilegal itu sangat merugikan keuangan negara, termasuk dampak kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas ilegal tersebut. Sehingga, dengan adanya oknum kepolisian yang membekingi aktivitas penambangan ilegal tidak sesuai dengan muruah Polri dan malah akan memperburuk citra Korps Bhayangkara.

Lebih lanjut, Sartono juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk lebih agresif lagi dalam melakukan pengawasan pertambangan ilegal, dengan menerapkan good mining practice yang jadi tupoksi dari inspektur tambang.

Rugikan Negara
Halaman Selanjutnya....