Pemerintah Harus Subsidi Distribusi Pangan Dalam Negeri

JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA), pemerintah daerah (pemda), dan seluruh pihak terkait terus mengupayakan bantuan distribusi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan dan mengendalikan inflasi.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, saat dihubungi Antara, di Jakarta, akhir pekan lalu, mengatakan bantuan distribusi pangan yang dimaksud adalah memberikan subsidi atau membiayai ongkos logistik suatu komoditas pangan dari daerah sentra produksi yang memiliki stok melimpah ke wilayah yang kekurangan.

Hal itu bertujuan untuk menjaga pasokan komoditas pangan di suatu daerah agar harganya tidak melonjak tinggi.

"Pengendalian inflasi tidak bisa dikerjakan sendiri, peran dari unit kerja atau dinas yang menangani pangan di provinsi dan kabupaten/kota sebagai mitra Badan Pangan Nasional di daerah sangat penting dan strategis. Tentunya juga bersama stakeholder terkait lainnya, kita berkolaborasi dan membuat komitmen bersama untuk menjaga dan mengendalikan inflasi pangan," kata Arief.

Langkah pengendalian inflasi pangan, katanya, harus dilakukan serentak di seluruh provinsi. Pemerintah daerah bisa berperan dengan memberikan dukungan melalui realisasi belanja wajib perlindungan sosial, salah satunya pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah, untuk digunakan sebagai bantuan logistik pangan.

Sebelumnya, inflasi pangan berada di angka 10,32 persen pada Juli, dan menurun menjadi 8,93 persen pada Agustus 2022. Meskipun mengalami penurunan, inflasi pangan sebesar 8,93 persen menyebabkan inflasi Indeks Harga Konsumen pada Agustus 2022 yang mencapai 4,69 persen.

Biaya Logistik

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, sepakat jika pemerintah mensubsidi biaya logistik pangan agar harga di konsumen akhir terutama daerah defisit pangan bisa terkendali.

Diakui Awan bahwa masalah logistik menjadi persoalan besar di Indonesia, yang membuat harga pangan cenderung mahal sehingga intervensi pemerintah diperlukan.

"Sebagai solusi jangka pendek harus ada subsidi ongkos logistik pangan," tegas Awan.

Selain mengintervensi di bagian logistik, kerja sama antarpemda dan antarlembaga ekonomi rakyat/koperasi juga perlu. "Langkah itu bisa menekan biaya transaksi akibat panjangnya mata rantai distribusi," tuturnya.

Menurut Awan, pertukaran lokal (local exchange) perlu diperkuat, khususnya di sektor pangan, sebagai upaya menjaga keamanan pangan. Hal itu seiring dengan agenda pewujudan kedaulatan pangan melalui diversifikasi pangan lokal yang didukung pengadaan sarana produksi pertanian dan tata niaga pangan yang demokratis dan berkeadilan.