Pemerintah Harus Siapkan Fasilitas untuk Beralih ke EBT

JAKARTA - Indonesia mendukung komitmen dunia memaksimalkan penggunaan energi bersih yang ramah lingkungan dalam proses transisi energi melalui penggunaan teknologi hijau. Dengan implementasi teknologi hijau diharapkan produk yang dihasilkan ramah lingkungan sehingga mendukung tujuan utama mengurangi emisi karbon.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan secara daring di Jakarta, Rabu (1/12), mengatakan berbagai langkah telah dilakukan pemerintah untuk mendukung transisi energi di antaranya dengan pengembangan B-30 (campuran 30 persen biodiesel dengan 70 persen bahan bakar minyak jenis solar) hingga D-100 (green diesel), dan bioavtur, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk sektor transportasi dan industri.

Selain itu, badan usaha yang bersinggungan dengan energi fosil juga diminta membuat perencanaan matang untuk menghadapi era transisi tersebut, melalui penggunaan teknologi hijau dan energi bersih.

"Penggunaan teknologi hijau juga sudah menjadi bagian dari program yang akan diterapkan pemerintah, terutama pada proyek strategis nasional," kata Airlangga.

Dia menekankan poin penting dalam transisi energi adalah memperluas penggunaan energi terbarukan dengan tetap memperhatikan kecukupan energi untuk mendukung beragam kegiatan perekonomian.

Selain itu, pemerintah juga memberi ruang untuk peningkatan investasi, antara lain penyederhanaan perizinan untuk kemudahan berusaha.

Langkah Nyata

Pakar energi terbarukan dari Universitas Brawijaya, Malang, Suprapto, yang diminta pendapatnya mengatakan komitmen transisi energi pemerintah harus ditunjukkan dengan langkah nyata, seperti menelurkan kebijakan dan memberi fasilitas yang mendukung peralihan tersebut.

"Dukungan komitmen ini harus ditunjukkan pemerintah lewat langkah-langkah nyata, supaya transisi ini berada di jalur yang tepat, dengan mengondisikan iklim bisnis yang ramah dalam pemanfaatan energi terbarukan," kata Suprapto.

Energi baru terbarukan (EBT), jelasnya, dapat menjadi solusi di kepulauan- kepulauan yang tidak tersentuh jaringan PLN. Apalagi tren teknologi EBT ke depan semakin lama makin murah, karena selain didukung kebijakan, teknologinya semakin berkembang.

"Kalau pemerintah bisa memberi kemudahan untuk menarik investor asing membuka pabrik semi konduktornya, maka akan makin murah lagi. Jadi, ini sebenarnya tergantung dari dukungan pemerintah," tutur Suprapto.

Secara terpisah, Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti, meminta pemerintah untuk memberikan insentif fiskal bagi industri yang menggunakan energi hijau dalam operasionalnya agar memantik minat dunia usaha memanfaatkan energi hijau.

Pemberian insentif, terang dia, harus intens, apalagi pemerintah telah menerbitkan aturan baru berupa Peraturan Presiden (Perpres) tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Beleid ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan insentif untuk perusahaan yang telah menerapkan industri hijau.

"Insentif penting supaya makin banyak industri dan masyarakat yang memanfaatkan energi hijau," tutup Esther.

Oleh karena itu, pemerintah diminta konsisten menjalankan road map pengembangan energi nasional. Selain melalui regulasi dukungan nyata pemerintah itu melalu pemberian fasilitas keringanan pajak.

"Ini tidak boleh sektoral, karena ada Perpresnya, sehingga tidak boleh kementerian itu berjalan sendiri sendiri. Pemanfaatan EBT itu tidak akan bertambah bila hanya di atas kertas, harus lebih serius dalam melaksanakannya," kata Esther.