Pemerintah Harus Serius Kembangkan Pangan Lokal ketimbang Terus Impor Beras

"Namun, pemerintah pusat seharusnya juga mempunyai data dasar (base) daerah-daerah yang surplus dan defisit. Jadi yang mesti diperbaiki adalah kecepatan berbagi informasi," kata Dwijono.

Dwijono mendorong semestinya data pangan juga tak terbatas pada beras. Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki data beras dan nonberas. Idealnya semua daerah memiliki konsumsi utama yang berbeda-beda. "Jadi, untuk daerah-daerah yang pangan utamanya nonberas jangan lagi dipasok dengan beras, dan sebaliknya, sehingga angka konsumsi beras juga akan menurun," kata Dwijono.

Secara terpisah, pakar pertanian dari UPN Veteran Jatim, Surabaya, Zainal Abidin, mengatakan pemerintah pusat dan daerah memang harus menjalin kerja sama yang erat dalam pemenuhan kebutuhan pangan, dan kedua pihak harus transparan dalam upaya tersebut.

"Pemerintah daerah harus mensuplai data yang riil soal kebutuhan dan hasil produksinya kepada pusat, agar pemerintah dapat menghitung secara benar jumlah yang dibutuhkan. Transparansi ini termasuk jumlah kebutuhan masing-masing jenis komoditas pertaniannya, berapa kebutuhan daging, beras, dan seterusnya," kata Zainal.

Demikian juga wilayah yang selama ini dikenal sebagai lumbung pangan, harus mengirim data riil soal hasil dan prediksi produksinya ke pusat, berapa yang akan dikirim ke daerah lain, berapa stok. Jangan sampai produksinya surplus, tapi nanti di wilayahnya harga tetap mahal. Pemerihtah harus mengakumulasi semua data dengan benar, jika terpaksa baru impor, tapi jangan sampai berlebih sehingga merugikan petani sendiri.
Halaman Selanjutnya....