![Pemerintah Harus Jamin Harga Pembelian ke Petani Menguntungkan](https://koran-jakarta.com/images/article/phpxpul7o_resized.jpg)
Pemerintah Harus Jamin Harga Pembelian ke Petani Menguntungkan
![Pemerintah Harus Jamin Harga Pembelian ke Petani Menguntungkan](https://koran-jakarta.com/images/article/phpxpul7o_resized.jpg)
JAKARTA - Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan diminta segera menindaklanjuti peringatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menangani komoditas pertanian yang banyak diimpor, seperti kedelai, gula, beras, dan bawang putih dengan menggalakkan produksi dalam negeri.
Pakar Pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya, Ramdan Hidayat, mengatakan untuk menekan impor dengan menggalakkan penanaman dalam negeri, pemerintah harus memiliki program nyata ke petani yang mulai kehilangan semangat bertani.
"Masalah pangan sangat vital. Di masa depan, negara yang akan bisa bertahan dan bersaing adalah yang mandiri secara pangan dan mampu menjaga sumber air. Sedangkan di sini malah kebalikannya, secara tidak langsung menghentikannya dengan impor. Petani kita sudah lelah bersaing dengan bahan pangan impor yang didatangkan dengan alasan untuk mencukupi konsumsi, atau tidak kebagian bantuan benih, pupuk. Jadi, kalau pemerintah serius ingin menang dalam kompetisi ini, semua itu harus diubah," kata Ramdan.
Harga Bagus
Harga jual produk mereka yang rendah, mendorong minat bertani terus menurun. Saat panen raya, pemerintah seharusnya berani membeli dengan harga yang bagus, lalu disimpan agar petani bergairah.
"Jangan seperti sekarang, malah mengimpor saat musim panen dalam negeri sehingga harga anjlok," katanya.
Minat bertani juga menurun karena siklus budi daya pertanaman yang melahirkan pengangguran tersembunyi. "Tidak semua waktu masyarakat di perdesaan untuk budi daya tanam, maka usai panen, mereka mencari pekerjaan lain seperti jadi buruh atau berdagang," katanya.
Di sinilah pemerintah seharusnya membangun agroindustri di perdesaan agar masyarakat bisa berperan sebagai produsen, supplier dan pengolah. Keberpihakan seperti itu yang akan menggairahkan produksi dan secara perlahan mengurangi kebergantungan impor.
Penasihat Senior Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, mengatakan kebijakan pemerintah menciptakan kedaulatan dan kemandirian pertanian perlu dievaluasi, terutama menyangkut perlindungan dan pemberdayaan petani dan jaminan akan luas lahan. Begitu pun dukungan akan sarana prasarana, akses keuangan dan informasi, serta perlindungan atas tata niaga.
"Pembangunan pertanian untuk menggantikan komoditas impor solusinya adalah melakukan budi daya untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri," katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya meminta jajaran menterinya agar menyelesaikan semua masalah komoditas impor, seperti kedelai, jagung, gula, bawang putih dan beras.
"Urusan bawang putih, gula, jagung, kedelai, dan komoditas lain yang masih impor, tolong ini menjadi catatan dan segera dicarikan desain yang baik agar bisa kita selesaikan," kata Presiden. n SB/ers/E-9
Redaktur : Vitto Budi
Komentar
()Muat lainnya