Pemerintah Harus Jaga Stabilitas Harga Barang dan Jasa

JAKARTA - Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Indonesia masih lebih baik dari beberapa negara maju termasuk Amerika Serikat (AS).

Dalam silaturahmi dengan Karyawan PT Freeport Indonesia, yang juga dihadiri Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia, Richard Adkerson, di Mimika, Papua, Rabu (31/8), Presiden mengatakan pencapaian itu patut disyukuri karena bisa diraih dalam keadaan dunia yang penuh ketidakpastian setelah Covid-19 dan perang yang menyebabkan krisis energi, pangan, dan finansial.

"Jadi, kita patut bersyukur negara kita Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua bisa mencapai 5,44 persen, dan inflasi bisa dikendalikan di level 4,9 persen. Nanti saya mau bisik-bisik ke Pak Richard, berapa ya growth sama inflasi di Amerika? Saya yakin masih lebih baik kita," kata Jokowi.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara mengaku senang karena pendapatan dari PT Freeport Indonesia tahun lalu berada di sekitar angka 7,5 miliar dollar AS atau jumlahnya sangat besar. Dia juga senang karena Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Mimika 68 persen berasal dari PT Freeport Indonesia.

Sementara itu, Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia, Richard Adkerson, menyampaikan selamat atas kepemimpinan Jokowi yang dinilainya telah berhasil membawa perekonomian Indonesia berkembang di tengah pandemi Covid-19, serta atas kepemimpinan Indonesia di G20.

Adkerson dalam kesempatan itu menyampaikan kepada Presiden bahwa saat ini 98 persen pekerja di PT Freeport Indonesia merupakan orang Indonesia dan 40 persennya merupakan orang asli Papua.

"Kami mempunyai komitmen kuat menjaga keselamatan pekerja mengingat ini lokasi yang rawan. Kami juga memberikan upah yang layak. Kami memberikan dukungan kuat terhadap masyarakat," tuturnya.

Tidak Mengganggu

Menanggapi pernyataan Kepala Negara, pakar ekonomi dari Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI), Surabaya, Leo Herlambang, membenarkan pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut. Dia menyarankan pemerintah mempertahankan stabilitas harga supaya tingkat inflasi tidak mengganggu perekonomian.

"Pernyataan Presiden memang fakta, karena berdasarkan data-data yang ada. Karena inflasi di AS sudah sampai 9 persen dengan pertumbuhan di bawah 5 persen. Dan kalau indeks harga saham dipakai sebagai acuan situasi perekonomian, mulai awal tahun hingga sekarang, indeks saham AS mengalami penurunan sampai 11 persen, sedangkan kita justru naik 6 persen. Jadi ada selisih sekitar 17 persen," kata Leo.

Dia mengakui selama berlangsung perang di Ukraina, Indonesia secara tidak langsung diuntungkan oleh melonjaknya harga-harga komoditas. Sebab itu, pemerintah disarankan tetap menjaga kondisi internal, jangan sampai inflasi melonjak yang justru nanti sama seperti di AS.

"BBM masalah sensitif, perlu kehati-hatian dalam mengelolanya. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi perlu dipastikan agar tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat kecil," tukasnya.