Pemerintah Harus Cepat Atasi Lonjakan PHK

Menurut Suharto, ada dua kebijakan yang bisa segera dilakukan oleh pemerintah dalam jangka pendek, yakni kebijakan fiskal dan moneter. Ia juga menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah daerah dalam menghindari kebijakankebijakan yang dapat memperparah gelombang pengangguran.

"Pemerintah daerah sebaiknya memberikan kelonggaran kepada UMKM dan menghindari penertiban yang justru melemahkan sektor ini dan lapangan kerja yang tersedia," sarannya. Sementara itu, Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, mengatakan mendorong kebijakan terkait penguatan daya beli masyarakat sangat relevan mengingat daya beli adalah salah satu indikator kesehatan ekonomi yang langsung berdampak pada konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sekitar 55 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Selain itu, kebijakan yang cepat dan tepat untuk mengatasi lonjakan PHK harus mencakup langkah-langkah fiskal, seperti pemberian insentif atas komitmen tidak melakukan PHK. "Pemerintah perlu memperkuat program jaring pengaman sosial untuk mereka yang terdampak PHK. Ini tidak hanya melibatkan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) atau subsidi pangan, tetapi juga peningkatan keterampilan untuk memfasilitasi transisi tenaga kerja ke sektor-sektor lain yang mungkin lebih tahan terhadap krisis," kata Badiul.