Pemerintah Gencar Bangun Infrastruktur Papua dan Papua Barat

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Untuk mendukung hal tersebut Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

"Hal ini sesuai dengan amanat Inpres No.9 Tahun 2020," ujar Menteri Basuki dalam Workshop Pendapat BPK RI "Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Provinsi Papua dan Papua Barat," Selasa (30/3).

Pada TA 2021 alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua 6,12 triliun rupiah, sementara di Provinsi Papua Barat 3,67 triliun rupiah. Anggaran di dua provinsi itu digunakan untuk bidang SDA, jalan dan jembatan permukiman dan perumahan.

Dikatakan Menteri Basuki, untuk mewujudkan infrastruktur yang andal sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi di Provinsi Papua dan Papua Barat, Kementerian PUPR berkomitmen melakukan empat program.

Pertama, pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua. Ketiga, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT). Keempat, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR.

"Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda. Di antaranya telah kami bangun Jalan Trans Papua 3.534 km, Jalan Perbatasan Papua 1.098 km dan Jembatan Youtefa 1,3 km," ujar Menteri Basuki.