Pemerintah Fokus Perkuat UMKM

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemulihan ekonomi yang inklusif, berdaya tahan dan berkelanjutan menjadi kepentingan nasional yang utama.

"Kepentingan nasional adalah yang utama bagi Pemerintah Indonesia, yakni pemulihan ekonomi yang inklusif, berdaya tahan, dan berkelanjutan," katanya dalam Tempo-BNI The Bilateral Forum 2022, Kamis (12/5).

Di tengah kondisi dunia yang sedang tak kondusif, katanya, Indonesia memiliki kesempatan mendemonstrasikan kepemimpinan dalam arena global untuk merespon berbagai tantangan internasional melalui Presidensi G20 Indonesia. Indonesia juga sudah ditunjuk oleh PBB sebagai co-chair of the Global Crisis Response Group, untuk membantu mengatasi kondisi saat ini.

Dengan mengangkat tema "Recover Together Recover Stronger", Presidensi G20 Indonesia memainkan peranan penting dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi yang lebih kuat, tahan uji, dan siap menghadapi krisis atau tantangan di masa depan. "G20 harus mampu menjembatani kepentingan negara berkembang dan negara maju," ucapnya.

Airlangga mengatakan, dalam menghadapi berbagai tantangan global, Indonesia sudah berada dalam jalur yang tepat. Penanganan Covid-19 yang lebih baik telah membangkitkan aktivitas ekonomi domestik. Indonesia juga telah mengimplementasikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berfokus kepada insentif bisnis dan dukungan terhadap UMKM.

"Dengan menjamin inklusivitas, kita akan dapat membangun masyarakat yang berdaya tahan lebih kuat setelah pandemi," ucap Airlangga.

Perkuat UMKM

Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan meraih pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, pemerintah meyakini kuncinya adalah dengan memperkuat UMKM. Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan PDB tercatat mencapai 60,51 persen dengan kemampuan menyerap tenaga kerja mencapai 97 persen dari total tenaga kerja nasional.

Selain itu, UMKM juga memainkan peranan penting untuk meningkatkan investasi dan ekspor Indonesia. Total investasi sektor ini mencapai 60,42 persen dari total investasi Indonesia dan berkontribusi sebesar 15,65 persen kepada ekspor non migas nasional.

Pemerintah terus memperkuat partisipasi UMKM ke dalam ekosistem ekonomi digital melalui kemudahan perizinan, insentif fiskal/ pajak, sertifikasi, akses pasar, pembiayaan, pelatihan, pendampingan, dan akses bahan baku serta membangun infrastruktur digital.