Pemerintah Fokus Pacu Produktivitas Perekonomian

JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan akan tetap fokus meningkatkan fundamental perekonomian dari sisi produktivitas melalui belanja yang berkualitas baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada 2023, tantangan perekonomian tak hanya datang dari pandemi, tapi juga perang yang menyebabkan pasokan terkendala, sementara permintaan terus meningkat.

"Pemulihan diperkirakan masih ada, namun kita tetap perlu waspada. Domestic demand itu harus kita jaga sehingga belanja pemerintah akan selektif, karena kita harus antisipasi risiko kenaikan suku bunga, penguatan dolar, dan inflasi karena kenaikan harga komoditas," katanya dalam webinar Percepatan Pemulihan Ekonomi dipantau di Jakarta, Rabu (19/10).

Dari sisi pendapatan, pemerintah akan tetap melakukan reformasi antara lain melalui implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). "Kita juga harus menjaga dari sisi pembiayaan, karena risiko beralih ke sektor pasar keuangan," imbuhnya.

Dari sisi belanja, pemerintah tetap akan berfokus pada kebijakan prioritas, antara lain peningkatan sumber daya manusia (SDM) sehingga 20 persen dari belanja negara dialokasikan untuk sektor pendidikan atau nilainya setara 612,2 triliun rupiah.

Belanja perlindungan sosial juga akan terus disesuaikan berdasarkan guncangan perekonomian yang terjadi, di mana nilainya mencapai 479,1 triliun rupiah pada 2023 untuk berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, dan Penerima Bantuan Iuran PBI-JKN.

Selesaikan PSN

Belanja infrastruktur senilai 392,02 triliun rupiah akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan dasar seperti rumah sakit, dan penyelesaian pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk menciptakan konektivitas yang mendorong pemulihan ekonomi nasional.

"Belanja kesehatan dijaga 5 persen dari belanja negara. Karena sekarang belanja penanganan Covid-19 berkurang secara signifikan, belanja difokuskan untuk pembangunan fasilitas kesehatan baik layanan kesehatan primer, sekunder, dan perbaikan layanan secara umum," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Ekonom Senior Chatib Basri menilai pemerintah perlu memprioritaskan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam kebijakan belanja negara di tengah ketidakpastian ekonomi pada 2023.