Pemerintah Fokus Pacu Infrastruktur

Meskipun mendapat alokasi dari APBN 2019 terbesar, Kementerian PUPR tahun depan akan mulai menerapkan skema baru pembiayaan infrastruktur dengan menggandeng swasta.

BANDUNG - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran senilai 110 triliun rupiah pada APBN 2019, terbesar di antara kementerian lainnya. Meski demikian, Kementerian PUPR juga terus menciptakan inovasi pembiayaan guna mengurangi gap pendanaan infrastruktur.

Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono, mengatakan anggaran terbesar akan diperuntukkan bagi pembangunan jalan dan jembatan dengan nilai mencapai sekitar 40 triliun rupiah.

"Lalu untuk bidang air, akan dibangun bendungan, saluran irigasi dan mengatasi persoalan banjir, sanitasi air bersih, nilainya sekitar 35 triliun rupiah. Sanitasi ini yang perlu dikejar dengan cepat untuk mendukung pengurangan stunting," ujarnya usai menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Bhakti Pekerjaan umum ke-73 tahun di halaman Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Senin (3/12).

Anggaran lainnya adalah untuk Ciptakarya senilai 20 triliun rupiah dan sisanya untuk pembangunan perumahan, pasar tradisional, sekolah dan keperluan peningkatan kualitas SDM di Balitbang serta riset-riset. "Untuk perumahan tidak layak huni akan dibangun melalui APBN, angarannya sekitar sembilan triliun, dari 110 triliun itu. Tapi, ada di luar 110 triliun untuk perumahan FLPP sekitar enam triliun, itu dari bank," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....