Pemerintah Fokus Pacu Infrastruktur

Meskipun mendapat alokasi dari APBN 2019 terbesar, Kementerian PUPR tahun depan akan mulai menerapkan skema baru pembiayaan infrastruktur dengan menggandeng swasta.

BANDUNG - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran senilai 110 triliun rupiah pada APBN 2019, terbesar di antara kementerian lainnya. Meski demikian, Kementerian PUPR juga terus menciptakan inovasi pembiayaan guna mengurangi gap pendanaan infrastruktur.

Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono, mengatakan anggaran terbesar akan diperuntukkan bagi pembangunan jalan dan jembatan dengan nilai mencapai sekitar 40 triliun rupiah.

"Lalu untuk bidang air, akan dibangun bendungan, saluran irigasi dan mengatasi persoalan banjir, sanitasi air bersih, nilainya sekitar 35 triliun rupiah. Sanitasi ini yang perlu dikejar dengan cepat untuk mendukung pengurangan stunting," ujarnya usai menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Bhakti Pekerjaan umum ke-73 tahun di halaman Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Senin (3/12).

Anggaran lainnya adalah untuk Ciptakarya senilai 20 triliun rupiah dan sisanya untuk pembangunan perumahan, pasar tradisional, sekolah dan keperluan peningkatan kualitas SDM di Balitbang serta riset-riset. "Untuk perumahan tidak layak huni akan dibangun melalui APBN, angarannya sekitar sembilan triliun, dari 110 triliun itu. Tapi, ada di luar 110 triliun untuk perumahan FLPP sekitar enam triliun, itu dari bank," ujarnya.

Dia menambahkan saat ini, sejak 2015 , sudah dibangun sebanyak 61 juta rumah bagi masyarakat miskin baik melalui dana APBN ataupun melalui mekanisme FLPP. Ia juga mengatakan akan meprioritaskan pembangunan pasar tradisional yang rusak dengan pendanaan dari APBN agar pedagang dapat kembali memiliki kios dipasar dengan harga terjangkau.

"Tahun ini, prognosa kita sudah sekitar 93 persen. Untuk tahun depan semua proyek tidak boleh ada yang ditinggalkan, tidak mangkrak. Misalnya bendungan sebanyak 49 titik harus selesai pada 2022 di mana pada 2019 dimulai. Tahun ini selesai delapan, tahun 2019 selesaikan sembilan dan dimulai sejumlah proyek bendungan sampai 2022 selesai semua," jelasnya.

Dalam peringatan Hari Bhakti Pekerjaan umum ke-73 di Gedung Sate, Menteri Basuki mengingatkan tentang sejarah pahlawan yang gugur saat mempertahankan gedung Departemen Pekerjaan Umum yang kini menjadi Gedung Sate. Sebanyak tujuh pejuang PU meninggal dan makamnya dikubur di halaman Gedung Sate.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menyatakan peringatan hari Bhakti Pekerjaan umum di Gedung Sate menunjukan jika ada perhatian serius dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk melaksanakan proyek nasional di Jawa Barat. "Ini sinyal bagus. Artinya pemerintah pusat akan mewujudkan janjinya memprioritaskan pembangunan di Jabar 2019," katanya.

Inovasi Pembiayaan

Di bagian lain, Kementerian PUPR akan memulai penggunaan skema baru pembiayaan infrastruktur, yakni Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha Ketersediaan Layanan atau Availability Payment (KPBU-AP) pada 2019. Salah satu ruas yang bakal menggunakan skema ini, yakni Jalan Trans Papua Ruas Wamena-Mumugu.

Menteri Basuki menyampaikan inovasi pembiayaan infrastruktur tersebut dilakukan pemerintah untuk mengurangi gap pendanaan infrastruktur. "Dengan skema KPBU-AP, kondisi jalan nasional terus terpelihara sepanjang tahun tanpa tergantung siklus APBN," ungkapnya di Jakarta, Senin (3/12).tgh/ers/E-10