Pemerintah Diminta Membuat Skema Khusus Merger PTS

JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pemerintah membuat regulasi dan skema khusus yang mampu menjembatani proses merger (penggabungan) perguruan tinggi swasta yang berada dalam yayasan yang berbeda.

"Kami dari dulu menunggu regulasi untuk merger. Aturannya harus jelas dulu, terutama bagi perguruan tinggi yang beda yayasan," kata Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, di Jakarta, Rabu (25/10).

Pernyataan tersebut disampaikan Unifah, mengingat kampus- kampus PGRI berada di bawah kepemilikan dan yayasan yang berbeda. "PGRI itu bukan pemilik modal, aset kampus PGRI itu ada di masing-masing daerah, setiap daerah beda pemiliknya," jelas Unifah.

Perguruan tinggi yang berbeda yayasan, menurut Unifah, memang akan sangat kesulitan melakukan merger. "Beda dengan Muhammadiyah, misalnya, satu yayasan sehingag managerialnya bisa lebih mudah," ungkap Unifah.
Halaman Selanjutnya....