Pemerintah Didesak Naikkan HPP

JAKARTA - Para produsen pangan meminta pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat petani untuk merespons penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Februari lalu. Kondisi ini terjadi ketika sejumlah daerah memasuki masa panen raya yang diperkirakan berlangsung hingga April nanti.

Di sejumlah daerah, selisih harga gabah dengan biaya produksi sangat tipis. Kondisi ini menghilangkan kesempatan bagi petani mendapatkan keuntungan.

Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Agus Ruli Ardiansyah, menegaskan pemerintah harus segera mengambil kebijakan untuk mengantisipasi tren penurunan NTP tersebut. Dijelaskannya, masing-masing subsektor tentunya memiliki solusi berbeda-beda.

"Untuk tanaman pangan, khususnya padi, pemerintah perlu menaikkan HPP. Hal ini mengingat HPP untuk tanaman padi masih jauh sekali dari harga jual petani di lapangan. Dengan dinaikkannya HPP, ini dapat mengantisipasi kerugian di tingkat petani," tegasnya pada Koran Jakarta, Rabu (3/3).

Seperti diketahui, data terbaru Badan Pusat Statisitik (BPS) menunjukkan NTP pada Februari 2021 turun 0,15 persen dibandingkan bulan sebelumnya (mtm) menjadi 103,10. Penurunan NTP ini dipengaruhi turunnya dua NTP subsektor, yakni tanaman pangan dan peternakan, masing-masing sebesar 0,84 persen dan 0,33 persen (mtm). Sementara itu, untuk subsektor hortikultura, terjadi kenaikan sebesar 1,83 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Halaman Selanjutnya....