Izin Pengecer Nakal Terancam Dicabut

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mengancam akan mencabut izin pengecer pupuk nakal. Sebab, tindakan mereka berpotensi mengganggu produksi petani.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat melakukan lawatan ke Provinsi Aceh, memerintahkan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) dan Satgas Pangan Mabes Polri menindak tegas distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang mempermainkan harga pupuk subsidi tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Dirinya memerintahkan pencabutan izin hingga pemidanaan distributor dan pengecer pupuk nakal. "Dari PIHC ada yang hadir? Di Aceh ini ditemukan ada distributor dan pengecer pupuk nakal, yang mempermainkan petani dan uang negara, saya minta cabut izinnya. Kalau tidak bisa tertibkan dan cabut izinnya, jabatan kalian yang akan saya usulkan copot," kata Mentan melalui keterangannya saat kegiatan Bimbingan Teknis yang diikuti lebih dari 20.000 orang peserta petani dan penyuluh dan dihadiri juga para Babinsa dan perwakilan PIHC di Deunong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Selasa (6/2).

Amran menemukan ada pelanggaran terhadap penjualan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Aceh saat acara dialog tersebut. Misalnya harga satu sak pupuk bersubsidi 120 ribu rupiah, dijual 170 ribu rupiah.

"Ini tindakan pidana kriminal. Cabut izin usahanya dan bila perlu dipidanakan. Tolong jangan persulit dan memainkan petani sebab itu sama dengan mempersulit negara," jelas Amran.
Halaman Selanjutnya....