Pemerintah Daerah Mesti Manfaatkan Pasar Modal

BANDUNG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah sejalan dengan perkembangan positif sektor pasar modal dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat dan korporasi beberapa tahun ini.

Kepala Bagian Pendaftaran Produk Pengelolaan Investasi - Direktorat Pengelolaan Investasi OJK, Pudjo Damaryono, mengatakan OJK telah mengeluarkan berbagai inisiatif untuk memperkuat peran pasar modal dalam pembiayaan pembangunan melalui penguatan sisi demand maupun sisi supply.

Penguatan sisi demand ditujukan untuk memperluas basis investor domestik baik ritel maupun institusi melalui peningkatan literasi keuangan dan penguatan peran investor institusi dalam memainkan peran di bidang investasi.

"Sementara untuk memperkuat sisi supply di pasar modal, OJK telah menyiapkan pengaturan beberapa ketersediaan ragam produk yang dapat menjadi pilihan investor, seperti Reksa Dana Penyertaaan Terbatas (RDPT), Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond), Obligasi Daerah Dan/Atau Sukuk Daerah, Efek Beragun Aset berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK-EBA), Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), Dana Investasi Real Estate (DIRE), Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP) untuk mendukung pembiayaan sekunder perumahan, dan Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif," ujar Pudjo dalam Sosialisasi Pemanfaatan Pasar Modal Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur di Jabar, di kantor Perwakilan OJK Jabar, Jalan Dago Bandung, Kamis (26/4).

Sampai saat ini, Pemerintah Provinsi Jabar menjadi yang pertama memanfaatkan produk pasar modal dengan penerbitan RDPT untuk pembangunan Bandara Kertajati dengan nilai sebesar 421 miliar rupiah, dengan investor institusi domestik seperti Taspen, BPJSTK, AIA, Danareksa Capital dan DIM.
Halaman Selanjutnya....