Pemerintah Daerah Diminta Responsif

BANDUNG - Pemerintah daerah diminta responsif dalam menghadapi bonus demografi dengan peningkatan produksi dan fasilitas pelayanan kepada masyarakat, seperti peningkatan produksi pangan, infrastruktur jalan dan perumahan, rumah sakit, sekolah, industri, UMKM, lapangan kerja dan lainnya.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla usai peluncuran buku "Proyeksi Penduduk IndonesiaTahun 2015-2045", di Istana Wakil Presiden RI, akhir pekan lalu. Buku tersebut diberikan kepada seluruh kepala daerah se Indonesia. Dalam buku yang disusun oleh Badan Perencanaan Nasional dan Badan Pusat Statistik, dengan dukungan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, mencatat jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 260 juta jiwa.

Sekretaris Daerah Provinisi Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan buku yang diterimanya berisi proyeksi penduduk Indonesia yang mencakup pertumbuhan penduduk, perubahan struktur umur, dan distribusi penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan provinsi mulai 2015 hingga 2045.

"Adapun data dasar perhitungan proyeksi ini adalah hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015," ujar Iwa dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/8). Berdasarkan buku tersebut, disebutkan bahwa proporsi usia produktif bervariasi terhadap tingkat ekonomi wilayah. Saat ini, proporsi penduduk usia muda di negara maju, turun.

Sementara itu, di negara berkembang termasuk di Indonesia, penduduk usia muda bergerak menuju puncaknya pada tahun 2030 -an. Pada periode tersebut, proporsi penduduk usia muda di Indonesia akan jauh lebih tinggi dari rata-rata negara Asia Tenggara. Buku tersebut juga membuat asumsi-asumsi yang dibentuk berdasarkan pada data Sensus Penduduk dan SUPAS.
Halaman Selanjutnya....