Pemerintah Berperan sebagai Fasilitator Kebudayaan

JAKARTA - Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Hilmar Farid, mengatakan, saat ini pemerintah berperan sebagai fasilitator kebudayaan. Hal ini merupakan amanat Undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sehingga pemerintah tidak lagi menjadi eksekutor.

"Undang-undang ini memiliki peran penting dalam mengaktifkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan memperkuat ekosistem kebudayaan," ujar Hilmar, dalam acara Jalan Kebudayaan sekaligus perayaan 7 tahun UU Pemajuan Kebudayaan, di Jakarta, Minggu (23/6).

Dia menerangkan, perubahan peran tersebut mendukung inisiatif dan aspirasi masyarakat dalam memajukan kebudayaan. Fokus intervensi kebijakan juga mengalami pergeseran, dari yang semula terpaku pada cabang-cabang budaya tertentu, menjadi pendekatan holistik pada ekosistem kebudayaan secara keseluruhan.

Hilmar menambahkan, dalam perjalanannya, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan telah membawa transformasi signifikan dalam pengelolaan kebudayaan di Indonesia. Perencanaan kebijakan kini bersifat partisipatif, melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan secara langsung (bottom-up). "Hal ini memastikan keberlanjutan setiap praktik dan ekspresi budaya yang ada," jelasnya.

Dia mengungkapkan, Kebudayaan Indonesia yang tak terhitung jumlahnya merupakan warisan berharga yang menjadi identitas nasional sekaligus aset pembangunan. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan lahir dari kesadaran akan pentingnya peran kebudayaan dalam pembangunan nasional.
Halaman Selanjutnya....