Pemerintah Berkewajiban untuk Memperkuat Kedaulatan Pangan

SURABAYA - Program diversifikasi pangan harus direalisasikan segera mengingat dunia di tengah ancaman krisis pangan akibat konflik perang di Ukraina. Hal ini mesti diwujudkan karena negara memiliki kewajiban untuk memperkuat kedaulatan pangan.

"Negara memiliki kewajiban untuk memperkuat kedaulatan pangan untuk menyangga kondisi-kondisi yang tidak menentu seperti sekarang, lewat skema kebijakan jika terjadi kekurangan impor," kata pengamat ekonomi pedesaan dari Universitas Brawijaya, Imron Rozuli, kepada Koran Jakarta, Minggu (7/8).

Menurut Imron, skemanya diarahkan membangun kemandirian serta ketahanan pangan. Tujuannya menggenjot diversifikasi pangan dengan keragaman dan lewat upaya-upaya revitalisasi.

Untuk itu, tambah Imron, bisa dengan insentif pada subsektor tanaman pangan yang menjadi komoditas substitusi, revitalisasi lahan-lahan yang tidak tergarap, penguatan pasar komoditas lokal maupun insentif on farm lain yang bisa diterapkan," tuturnya.

Menjadi Solusi

Contoh nyata apa yang dilakukan Dinas Perindustrian Nusa Tenggara Barat (NTB) yang membangun industri tepung singkong (mocaf ) di Kabupaten Sumbawa Barat. Industri mocaf diyakini bisa menjadi salah satu solusi jika terjadi kelangkaan tepung terigu akibat resesi ekonomi dunia.

Seperti dikutip dari Antara, Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti, mengatakan Kabupaten Sumbawa Barat sudah memiliki produk tepung mocaf dengan beberapa campuran. Ada yang dicampur dengan ketan dan tepung jagung sehingga campuran-campuran itu membentuk karakter tersendiri untuk bahan baku kue-kue kering

"Semoga ekosistem industri tepung mocaf di Kabupaten Sumbawa Barat, segera kita finalkan dan menjadi solusi untuk kelangkaan terigu di Indonesia, khususnya di NTB," katanya.

Ia mengatakan dalam rangka menciptakan ekosistem industri mocaf tersebut, pihaknya bekerja sama dengan Pemrintah Kabupaten Sumbawa Barat dan para pelaku usaha terkait sudah mengadakan pameran dan pertemuan serta dialog bertema "Industri dan Ekosistem Industri".

Kegiatan yang digelar di Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Poto Tano tersebut, dalam rangka sinergitas pengembangan industri dalam mendukung Kawasan Industri Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Nuryanti mengajak para IKM untuk mengunjungi klinik konsultasi di stan Dinas Perindustrian NTB yang membuka pelayanan pendaftaran melalui sistem informasi manajemen industri (Simanis), dan pendaftaran nomor induk berusaha (NIB) melalui sistem online single submission (OSS).

Selain itu, memfasilitas pengurusan sertifikat halal, fasilitas sertifikat merek dan pendaftaran e-katalog. "Hal itu merupakan sebuah langkah pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat," ujarnya.