Pemerintah Benahi Pengadaan Kapal Bantuan

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperketat pengawasan terhadap pengadaan bantuan kapal tahun ini, termasuk melalui perbaikan sistem pembayaran dari sistem turnkey atau pembayaran saat kapal selesai menjadi termin atau pembayaran berdasarkan kemajuan fisik. Pengetatan dilakukan menyusul pengadaan kapal bantuan tahun lalu banyak masalah.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Sjarief Widjaja mengatakan, selain pembenahan, KKP juga terus menambah dan meningkatkan pengadaan bantuan kapal tahun ini dengan harga lebih murah. Bila kapal berkapasitas 5 GT dalam pengadaan 2016 harganya mencapai 50 juta rupiah, maka tahun ini hanya 37 juta rupiah. Tak hanya itu, KKP juga memperbaiki kualitas kapal.

"Kita sudah mulai melihat sumber material yang lebih baik lebih murah, kualitasnya lebih bagus. Jadi kita bekerja serius sungguh-sungguh, untuk menghasilkan kapal yang bisa dimanfaatkan dan harganya murah dan terjangkau," ungkapnya dalam konferensi persnya di Jakarta akhir pekan lalu.

Sjarief menyampaikan total kapal yang akan disediakan KKP pada 2017 sebanyak 994 unit dengan anggaran sebesar 361 miliar rupiah. Saat ini, pembangunan kapal bantuan sudah melewati proses lelang dan sedang dalam proses pembangunan.

Pengadaan kapal kali ini melibatkan nelayan sebagai calon penerima kapal bantuan. Sebelum lelang dilaksanakan, nelayan turut serta bersama tim Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan, DJPT menguji coba kapal bantuan dengan beragam ukuran pada April dan Mei lalu di beberapa lokasi. Tujuannya agar bantuan kapal sesuai dengan kebutuhan nelayan.
Halaman Selanjutnya....