Pemerintah Belum Akan Revisi APBN 2018

Jakarta - Kementerian Keuangan menegaskan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 belum terganggu dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menembus level 14.000 rupiah per dollar AS. Kemenkeu beralasan depresiasi rupiah terhadap dollar AS masih memberikan sisi positif maupun negatif terhadap APBN.

"Kalau dari sisi pengelolaan APBN, tidak ada hal yang mengkhawatirkan," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Suahasil Nazara di Jakarta, Selasa (8/5). Suahasil mengatakan pergerakan nilai tukar rupiah saat ini mulai menjauhi asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2018 yaitu sebesar 13.400 rupiah dan kondisi ini memberikan sisi positif maupun negatif.

Salah satu dampak terbesarnya adalah peningkatan beban subsidi maupun pembayaran bunga utang, meski terdapat juga tambahan penerimaan dari efek penguatan dollar AS ini. "Pengeluaran terkait kurs itu di subsidi, karena subsidi itu kita beli dari luar negeri, minyaknya. Kemudian yang juga terkait kurs adalah pembayaran bunga, cicilan pokok maupun utang bunga," katanya.

Meski demikian, dia memastikan tidak ada persoalan serius yang mengganggu pelaksanaan APBN sebagai dampak dari perlemahan kurs karena pengelolaan penerimaan dan pengeluaran tetap terjaga. "Kalau kita net antara pengeluaran dan penerimaan, efeknya masih lebih tinggi ke penerimaan," ujar Suahasil.

Suahasil memastikan pemerintah terus mengamati kondisi perekonomian terkini maupun pergerakan asumsi makro lainnya dalam APBN agar bisa menyiapkan antisipasi apabila kondisi sewaktuwaktu memburuk. "Kita tetap perlu mengamati dan memastikan si tuasinya, bukan hanya APBN, tapi perekonomian secara keseluruhan. Dampaknya juga ke variabel ekonomi lain, seperti inflasi, kondisi masyarakat atau BUMN seperti apa, itu terus menjadi perhatian kita," ujarnya.

Lonjakan ICP

Selain kurs rupiah, pergerakan Indonesian crude price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia saat ini juga menjauh dari asumsi di APBN 2018. Saat ini, harga minyak mentah dunia telah menembus 60 dollar AS per barel, di atas asumsi ICP dalam APBN 2018 sebesar 48 dollar AS per barel. Meski demikian, kenaikan harga minyak tersebut berpengaruh positif terhadap penerimaan negara.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan proses menyangkut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RA PBN-P) 2018 belum ada. Meskipun, saat ini, nilai tukar rupiah dan ICP atau harga minyak mentah Indonesia sudah melampaui ketentuan di APBN 2018.

"Saya ingin tegaskan bahwa proses RA PBN-P 2018 itu belum atau tidak ada, karena kami memang belum atau tidak merencanakan untuk adanya APBN-P 2018," kata Menkeu di Jakarta, awal pekan ini.

Ant/E-10