KEMENTERIAN KEUANGAN (KEMENKEU)

Pemerintah Bebaskan PNBP Uji Validitas Tes Antigen

📅 Minggu, 15 Agu 2021, 16:08 WIB | Oleh: Tim Penulis

Doc: ANTARA FOTO/Ampelsa/hp.

Ket. Petugas kesehatan mengambil sampel lendir hidung warga, termasuk mahasiswa, santri dan pelajar saat berlangsung tes usap Antigen Covid-19 secara gratis di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Aceh di Banda Aceh, Aceh, Jumat (13/8/2021). Pemerintah Aceh memberikan layanan gratis tes usap Antigen/PCR kepada warga, sebagai persyaratan administrasi perjalanan ke luar daerah dan selain syarat masuk sekolah atau pesantren bagi pelajar dan santri dalam upaya mencegah peningkatan kasus Covid-19.

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Uji validitas Rapid Diagnostic Test Antigen yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkup Kementerian Kesehatan.

Ketentuan ini dikeluarkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 104/PMK.02/2021 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Uji Validitas Rapid Diagnostic Test Antigen pada Kementerian Kesehatan.

"Tarif PNBP uji validitas Rapid Diagnostic Test Antigen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai Rp0,00 atau nol rupiah atau 0 persen," demikian kutipan keterangan resmi Kemenkeu di Jakarta, Sabtu (14/8).

Uji validitas Rapid Diagnostic Test Antigen yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkup Kementerian Kesehatan dengan adanya peraturan ini maka dikenakan tarif sebesar Rp694 ribu per tes.

Uji validitas Rapid Diagnostic Test Antigen merupakan layanan serangkaian uji oleh laboratorium yang ditunjuk Menteri Kesehatan untuk mengetahui validitas alat Rapid Test Antigen sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Menteri Kesehatan melalui Keputusan Nomor 477 Tahun 2021 tentang Laboratorium Penguji Validitas Rapid Diagnostic Test Antigen menunjuk beberapa laboratorium penguji yang di antaranya merupakan laboratorium lingkup Kementerian Kesehatan.

Laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan ini mempunyai tugas untuk menguji bahan dasar atau reagen yang dimiliki oleh perusahaan sebelum produk Rapid Diagnostic Test Antigen tersebut dapat diedarkan.

Tata cara pengujian validitas Rapid Diagnostic Test Antigen diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan termasuk mengenai ketentuan besaran, tata cara, dan persyaratan yang turut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

Sebagai informasi, layanan uji validitas Rapid Diagnostic Test Antigen berbeda dengan layanan tes antigen yang diberikan oleh penyedia jasa pengujian tes antigen kepada masyarakat.

Tarif tertinggi untuk layanan tes antigen telah diatur melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/1/4611/2020.

Pemerintah Bebaskan PNBP Uji Validitas Tes Antigen

Tim Redaksi:

Antara

Penulis

Muchamad Ismail

Redaktur

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

MSI Apresiasi Menteri Pertanian Amran Sulaiman Terkait Penghentian Impor Singkong

Sangat menginspirasi melihat bagaimana kebijakan tegas menyetop impor ...

Baca komentar selengkapnya →
Kebangkitan UMKM dan Penetrasi E-Commerce jadi Katalisator Pertumbuhan Industri Percetakan di Indonesia

ehadiran platform pameran B2B bertaraf internasional seperti ALLPrint ...

Baca komentar selengkapnya →
Mentan Bidik Investasi Besar, Industri Bioetanol Nasional Mulai Digenjot

Langkah strategis dari pemerintah pusat, khususnya melalui jaminan ...

Baca komentar selengkapnya →
Kemenperin Perkuat Kemitraan IKM Singkong dan Industri Nasional

Langkah Kemenperin mengintegrasikan IKM olahan singkong melalui Program ...

Baca komentar selengkapnya →
Industri Bioetanol Indonesia Mau Digenjot, Mentan Bidik Investasi BUMN dan Swasta

Potensi penghematan devisa negara hingga mencapai Rp500 triliun ...

Baca komentar selengkapnya →