Pemerintah Akan Rekrut Guru SMK dari Profesional

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memprioritaskan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), seperti SMK Maritim, Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Agar program ini berjalan baik, pemerintah berencana merekrut guru SMK dari kalangan profesional dengan sistem kontrak.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, di Jakarta, Jumat (25/1).

Perekrutan tenaga guru dari kalangan profesional tersebut, menurut Muhadjir, karena ada mata pelajaran di SMK yang hanya bisa didapat dari pengalaman kerja. "Ada mata pelajaran yang ilmunya tidak bisa didapat hanya dari sekolah, melainkan harus dari pengalaman kerja misalnya mualim kapal. Jadi, biasanya para profesional ini mengambil cuti selama dua tahun. Ini bisa kita gunakan untuk mereka mengajar di SMK. Setelah selesai kontrak maka mereka akan kembali ke profesi semula," kata Mendikbud.

Ia menambahkan, saat ini sudah ada SMK yang mempunyai teaching factory, dan sudah diizinkan untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Teaching factory artinya dia sudah sesuai sistemnya dengan partner industrinya dan sudah mendapatkan pendapatan. Oleh karena itu, revitalisasi yang kita kembangkan adalah bagaimana mendorong mereka untuk menjadi BLU. Jadi kita investasikan lalu bisa kita lepas," kata Mendikbud.

Sementara, terkait dengan program revitalisasi SMK, kata Muhadjir, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sudah mengatakan bahwa revitalisasi SMK bukan hanya dari penambahan anggaran tapi bisa juga dari insentif yang diberikan misalnya kerja sama dengan swasta. "Contohnya Astra mau bangun beberapa SMK sehingga dia bisa mendapatkan double deduction dan kita bisa punya SMK dengan kualitas bagus," ujar dia.

Guru Honorer

Dalam kesempatan itu, Mendikbud juga mengatakan bahwa para guru honorer masih sangat dibutuhkan sebagai guru pengganti. "Oleh karena itu, kami ingin menyelesaikan masalah guru honorer agar kami bisa mengangkat guru dengan jalur reguler," ujarnya.

Mendikbud menjelaskan, guru-guru honorer ini akan direkrut menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) kemudian dilatih lagi agar kemampuannya meningkat. "Kemarin kami sudah bicara ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), kalau bisa honornya diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU). Jangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena pasti nanti sulit," ujar Muhadjir.

Ia menjelaskan, Kemendikbud sudah melakukan sensus terhadap guru honorer. Dari hasil sensus tersebut, dari 736 ribu guru honorer, ternyata 30 ribu guru honorer diantaranya sudah tidak ada di sekolah.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyambut positif dan mendukung langkah-langkah yang ditempuh Mendikbud dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. eko/E-3