Pemerintah Abaikan Kritik Kenaikan Dana Bansos

Jakarta akarta akartaakarta - Kementerian Keuangan tak khawatir terkait kritik oleh DPR kepada pemerintah soal kenaikan dana bantuan sosial (bansos) dalam RAPBN 2019 yang dinilai bermuatan politis. Pemerintah tetap meyakini dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Saya enggak perlu terlalu khawatir terhadap hal itu. Semua partai kan menginginkan untuk mengurangi kemiskinan, itu konsisten kami lakukan. Memperbaiki kinerja ekonomi, itu kami lakukan juga. Hati-hati dan waspada, itu juga kami lakukan. Jadi sesuai," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani usai Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (28/8).

Dalam RAPBN 2019, pemerintah menaikkan anggaran untuk program perlindungan sosial dari 287,7 triliun rupiah pada 2018 menjadi 381 triliun rupiah. Alokasi anggaran bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) tahun depan meningkat hampir dua kali lipat menjadi 34,4 triliun rupiah dibandingkan pada 2018 sebesar 17 triliun rupiah.

"Menurut saya, PKH, bansos segala macam itu sudah lama. Target dari masyarakat yang diberikan bantuan sudah sesuai dengan kriteria yang selama ini dipakai secara konsisten dari pemerintah ke pemerintah selanjutnya," kata Sri Mulyani. Pemerintah memang menyatakan akan terus berkomitmen memberikan jaminan perlindungan sosial, terutama bagi 40 persen penduduk termiskin.

Pada 2019, pemerintah akan meningkatkan jumlah penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional menjadi 96,8 juta jiwa. Pada tahun ini, pemerintah akan menyalurkan anggaran pada 92,4 juta jiwa penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional.
Halaman Selanjutnya....