Pemerintah Abai, Agromaritim Hanya Disanjung Sebagai Penyelamat Saat Krisis

Kebijakan Kelautan Indonesia yang terdiri dari tujuh pilar seharusnya dijalankan dengan benar. Ketujuh pilar tersebut yaitu pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di Laut, tata kelola dan kelembagaan laut, ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, budaya bahari dan terakhir diplomasi maritim.

"Jadi agromaritim jangan hanya dijadikan sebagai lips service belaka oleh Pemerintah, khususnya untuk pemerintahan yang baru nanti di tahun 2024. Tanpa adanya political will maka agromaritim hanya menjadi sebuah wacana atau penghias kata-kata di kertas kerja Pemerintah," tegasnya.

Nilai Tambah

Pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti mengatakan sebagai negara maritim, Pemerintah seharusnya memerhatikan sektor kelautan dan perikanan. Apalagi maritim merupakan sektor penunjang pangan sekaligus sebagai alternatif penerimaan devisa negara melalui ekspor produk perikanan dan kelautan.

Sebab itu perlu dilakukan beberapa hal, pertama mengamankan laut Indonesia dari eksploitasi penangkapan ikan illegal di laut Indonesia. Selain itu, perlu menciptakan inovasi untuk mengembangbiakan ikan dan komoditas laut lainnya agar lestari dan bisa dibudidayakan dan ditangkap untuk diolah.
Halaman Selanjutnya....