Pemda Mesti Dorong Perkembangan Koperasi

Dia menyebutkan gerakan dari Kementerian Koperasi dan UKM tersebut di antaranya menfasilitasi terbitnya Nomor Induk Koperasi (NIK), Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dan menghapus koperasi-koperasi yang tidak aktif menjalankan fungsi dan perannya sesuai Undang-Undang Perkoperasian.

"Kami sangat mengapresiasi kebijakan Menteri Koperasi dan UKM saat ini (AAGN Puspayoga) yang berani menghapus koperasi-koperasi yang tidak aktif atau tidak menjalankan operasionalnya sesuai aturan. Menteri-menteri sebelumnya tidak berani, saya gak tau kenapa tidak berani," ungkapnya.

Harus Mandiri

Dalam kesempatan tersebut, Mahmud Ali juga mengatakan masyarakat yang akan mendirikan koperasi jangan hanya sekadar ingin memperoleh manfaat program-program bantuan dari pemerintah. Pendirian koperasi memiliki visi membangun kemandirian koperasi.

Menurutnya, jika pendirian koperasi hanya untuk mendapatkan program-program dari pemerintah, koperasi itu tidak akan bertahan lama atau tidak aktif dan mati suri.
Halaman Selanjutnya....