Pemda Mesti Dorong Perkembangan Koperasi

SURABAYA - Komitmen atau kepedulian pimpinan pemerintah daerah terhadap koperasi dinilai masih setengah hati. Hal ini di antaranya bisa dilihat dari janji-janji kampanye mereka saat akan menjadi gubernur maupun wali kota/bupati dan setelah menjabat yang tidak pernah menyinggung soal koperasi.

"Padahal, bagaimanapun gerakan pemerintah daerah sangat memberi warna terhadap perkembangan koperasi di Tanah Air. Kalau mereka saja tidak peduli terhadap koperasi, bagaimana mungkin koperasi di daerah itu bisa maju," kata Ketua Koperasi BMT UGT Sidogiri, KH Mahmud Ali Zain, di Pasuruan, Jawa Timur, akhir pekan lalu.

Jadi, kata dia, yang paling penting agar koperasi bisa maju dan berkembang adalah pemerintah, baik pusat dan daerah betul-betul semangat untuk mengembangkan koperasi.

Dia menambahkan, kalau pemerintahnya tidak pernah berbicara tentang pentingnya berkoperasi dalam meningkakan perekonomian nasional, bagaimana mungkin generasi milenial bisa tertarik untuk berkoperasi.

Kendati demikian, Mahmud Ali mengakui bahwa dalam dua tahun terakhir ini, pemerintah pusat khususnya Kementerian Koperasi dan UKM cukup bersemangat mendorong perkembangan dan perbaikan kinerja koperasi, bahkan mengajak para kaum milenial untuk berkoperasi.

Dia menyebutkan gerakan dari Kementerian Koperasi dan UKM tersebut di antaranya menfasilitasi terbitnya Nomor Induk Koperasi (NIK), Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dan menghapus koperasi-koperasi yang tidak aktif menjalankan fungsi dan perannya sesuai Undang-Undang Perkoperasian.

"Kami sangat mengapresiasi kebijakan Menteri Koperasi dan UKM saat ini (AAGN Puspayoga) yang berani menghapus koperasi-koperasi yang tidak aktif atau tidak menjalankan operasionalnya sesuai aturan. Menteri-menteri sebelumnya tidak berani, saya gak tau kenapa tidak berani," ungkapnya.

Harus Mandiri

Dalam kesempatan tersebut, Mahmud Ali juga mengatakan masyarakat yang akan mendirikan koperasi jangan hanya sekadar ingin memperoleh manfaat program-program bantuan dari pemerintah. Pendirian koperasi memiliki visi membangun kemandirian koperasi.

Menurutnya, jika pendirian koperasi hanya untuk mendapatkan program-program dari pemerintah, koperasi itu tidak akan bertahan lama atau tidak aktif dan mati suri.

Kemandirian itulah yang selama ini dipegang teguh oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Sidogiri yang sejak didirikan adalah ingin membangun kemandirian ekonomi berdasarkan semangat kegotong royongan dan kekeluargaan.

Bung Hatta, kata dia, sebagai Bapak Koperasi dari awal mengajarkan berkoperasi yang seperti itu. Karena itu, pihaknya berkomitmen nilai-nilai tersebut mampu menjadi spirit bagi para alumni pesantren Sidogiri yang kini tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

"Kemandirian ekonomi berkoperasi sangat penting, karena dengan kemandirian akan mampu menentukan nasib hidup sendiri," pungkasnya.SB/E-3