Pemda Harus Turut Pacu Realisasi PEN

Kemudian Bengkulu 27 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) 26 persen, Sumatera Barat 21 persen, Bali 16 persen, Maluku Utara 16 persen, Kalimantan Tengah 15 persen, Lampung 12 persen, Papua 12 persen, dan Kalimantan Utara 11 persen.

Menurut Yusuf, pemda dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan seluruh pihak termasuk pemerintah pusat agar pelaksanaan program atau kegiatan dapat terealisasi. "Upaya ini juga dapat dilakukan dengan memperkuat pengawasan yang dibantu aparat eksternal seperti BPKP," ujarnya.

Realisasi Kecil

Dia mengingatkan, untuk penyerapan anggaran PEN bidang kesehatan harus didorong karena realisasinya relatif lebih kecil dibandingkan pos lain yaitu hanya 76,64 triliun rupiah atau 34,7 persen dari pagu 214,96 triliun rupiah. "Tren ini berulang dari apa yang terjadi pada periode sama tahun lalu. Padahal kita tahu bahwa realisasi anggaran PEN kesehatan menjadi penting dalam upaya pemulihan ekonomi," katanya.

Tak hanya itu, penyerapan anggaran perlindungan sosial juga harus dalam rangka mendukung konsumsi masyarakat di tengah restriksi mobilitas sehingga pemulihan dapat berlanjut pada semester II-2021.