Pemda Diminta Gencarkan Operasi Pasar

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong pemerintah daerah (pemda) melalui dinas yang membawahi urusan pangan terus menggelar operasi pasar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan tingkat inflasi pangan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, melalui keterangannya saat menghadiri kegiatan Gerakan Pangan Murah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Kota Surakarta, Kamis, (13/4)

Menurut Arief, operasi pasar kebutuhan pangan pokok atau yang biasa disebut dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi salah satu program strategis yang terus digenjot Bapanas, khususnya tiap jelang Hari Besar dan Keagamaan Nasional (HBKN).

"Seiring semakin dekatnya Idul Fitri, kita minta dinas yang membawahi urusan pangan di 514 kabupaten/kota terus melaksanakan operasi pasar kebutuhan pangan pokok melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang telah dicanangkan Badan Pangan Nasional," ujar Arief.

Arief mengatakan jelang HBKN Idul Fitri ini Bapanas sudah melaksanakan lebih dari 410 GPM yang tersebar di 108 kabupaten/kota dan 26 provinsi. Jumlah ini masih akan bertambah, seiring koordinasi yang terus dilakukan dengan dinas urusan pangan seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

"Banyak daerah yang telah menggelar GPM jelang Idul Fitri ini, salah satunya hari ini kita menghadiri GPM di Surakarta. Ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi warganya," paparnya.

"Seluruh produk pangan yang dijual di sini harganya di bawah harga pasar atau tidak melebihi Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan GPM, yaitu menyediakan pangan yang terjangkau bagi masyarakat," jelas Arief.

Lebih lanjut, Arief mengatakan program GPM ini secara umum tidak hanya diadakan saat mendekati HBKN, tetapi juga dijadwalkan untuk dilaksanakan sepanjang tahun di seluruh kabupaten/kota secara berkala.

Ke depannya, tambah Arief, pelaksanaan GPM akan terus ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar stabilitas harga pangan pada HBKN terus dijaga keseimbangannya baik di tingkat produsen, pedagang, dan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mendukung penuh pelaksanaan GPM di wilayah Jawa tengah. Pasalnya, kegiatan ini efektif dalam pengendalian inflasi di daerah.

Untuk itu, dia mengimbau seluruh masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan membeli kebutuhan pangan yang tersedia di sejumlah stan.

Selain GPM, Taj Yasin menuturkan, Jawa Tengah siap mendukung pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) yang rutin dilakukan Bapanas. Menurutnya, Jawa Tengah memiliki produksi pertanian dan peternakan yang baik sehingga bisa diandalkan untuk menyokong pasokan pangan nasional.

Bentuk Kolaborasi

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari, pada kesempatan yang sama mengatakan kegiatan GPM ini merupakan bentuk kolaborasi antara Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan Bapanas, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Bank Indonesia.

Agar memberikan manfaat lebih bagi masyarakat, GPM di Surakarta ini juga menggelar berbagai kegiatan lainnya, seperti penyerahan paket sembako dari BI dan Bapanas, kegiatan uji keamanan pangan segar, vaksinasi hewan ternak dan piaraan, dan penyerahan bantuan bibit cabai. Selain itu, dilakukan simbolisasi penyerahan dukungan Bapanas dalam kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) komoditas Jagung untuk BUMD Jawa Tengah Perumda PAU Pedaringan.

"Kita juga akan serahkan paket Bantuan Pangan Beras yang merupakan program nasional dari Bapanas untuk 3.260 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Mojosongo," ungkapnya.