Pemda Diminta Bantu Pembiayaan JKN

JAKARTA - Pemerintah daerah diminta membantu pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal ini perlu dilakukan sebagai salah satu upaya pengendalian defisit keuangan BPJS Kesehatan.

"Saya harap peran pemda ke depan bisa ikut aktif, bukan hanya melakukan preventif dan promotif saja, tetapi juga uang yang ada di pemda itu bisa digunakan untuk melakukan pelayanan kesehatan katastropik," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, saat memimpin rapat tingkat menteri terkait pengendalian defisit keuangan BPJS Kesehatan, di Jakarta, Senin (6/11).

Menurut Puan, pemerintah telah mengidentifikasi bauran kebijakan yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kapasitas fiskal BPJS Kesehatan. Salah satunya peran pemda dalam pembiayaan penyelenggaraan JKN.

Menurut Puan, iuran BPJS Kesehatan saat ini masih di bawah nilai aktuaria. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk dapat menjaga kapasitas fiskal BPJS Kesehatan berkesinambungan.

Dalam kesempatan tersebut, Puan mengatakan meski mengalami defisit, BPJS masih bisa menanggung klaim masyarakat yang berobat. "Kami pastikan bahwa walaupun kemudian ada indikasi defisit BPJS kesehatan, kami pastikan bahwa pelayanan dengan masyarakat akan kami lakukan," kata Puan.
Halaman Selanjutnya....