Pemda Diminta Atasi Penurunan Vaksinasi

MEDAN - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat saat ini masyarakat cenderung menunda vaksinasi karena melihat kasus Covid-19 di dalam negeri sedang melandai. Kondisi penurunan vaksinasi Covid-19 harus diatasi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

"Harusnya jangan menunda vaksinasi saat kasus Covid-19 melandai. Justru sebaliknya harus ditingkatkan," ujar Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, dalam webinar soal pandemi Covid-19 dan percepatan vaksinasi Covid-19, di Jakarta, Kamis (2/12).

Nadia menyebutkan Pemkab dan Pemkot harus mengejar vaksinasi Covid-19. Pandemi Covid-19 di Indonesia yang melandai harus menjadi momentum emas mempercepat capaian vaksinasi di dalam negeri. Apalagi, bukan hanya terjadi penurunan, masyarakat juga lagi tren memilih-milih jenis vaksin.

Padahal, semua merek vaksin yang beredar di Indonesia aman dan berkhasiat sehingga masyarakat melakukan vaksinasi dengan merek yang tersedia. "Semua vaksin sama baiknya, efek samping itu biasa sebagai reaksi tubuh kita saat dilatih vaksin untuk menstimulasi sistem kekebalan tubuh,"ujar Nadia.

Banyak Manfaatnya

Ada pun mengenai pengaruh vaksin pada varian baru, Nadia mengemukakan, vaksin bisa mencegah masyarakat sakit parah terhadap varian baru tersebut. Walaupun masih banyak yang harus diteliti terkait efikasi, namun efek proteksi vaksin tetap banyak dan manfaatnya lebih besar.

Dia menyebutkan, saat ini capaian vaksinasi nasional sudah 67 persen untuk dosis pertama dan sekitar 46 persen dosis kedua. "Harus masih ditingkatkan, khususnya vaksinasi lansia karena baru mencakup sekitar 53 persen untuk dosis pertama," katanya.

Guna percepatan vaksinasi khususnya lansia, perlu dilakukan upaya mendekatkan vaksinasi kepada masyarakat, seperti sistem door to door dan posyandu lansia. Akselerasi vaksinasi sangat penting untuk meminimalisir dampak penyebaran varian baru Covid-19 yang sewaktu-waktu bisa datang ke Indonesia.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B Harmadi, mengatakan strategi kolaborasi berlapis dan berjenjang antara Satgas Nasional hingga level kelurahan menjadi kunci keberhasilan mencegah gelombang lanjutan.

"Setiap jenjang Satgas memiliki peran penting menjalankan empat fungsi utama yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung/pendataan dalam penanggulangan Covid-19," kata Sonny.

Sonny mengatakan pemerintah telah mengaktifkan peran Satgas di tingkat daerah, institusi, dan posko desa kelurahan. Sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3 Juli 2021, skor kepatuhan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M) terus meningkat.

Sepanjang Juli 2021, kata Sonny, rata-rata skor kepatuhan memakai masker di angka 7,77 (skor antara 1-10) lalu naik menjadi 7,85 (Agustus), naik terus di angka 7,90 (September), dan 8,26 (Oktober).

"Sayangnya, selama bulan November ini terjadi penurunan skor di angka 7,86 atau setara dengan kondisi bulan Agustus lalu," kata Sonny.

Demikian halnya dengan skor kepatuhan menjaga jarak dan mencuci tangan kondisinya tidak jauh berbeda. Dia mengingatkan kondisi ini harus diwaspadai dan semua pihak harus berpartisipasi menjaganya jangan sampai turun terus.

Berdasarkan temuan Satgas Penanganan Covid-19, lanjut Sonny, setidaknya ada empat faktor yang memengaruhi potensi lonjakan kasus, yaitu kepatuhan protokol kesehatan, laju vaksinasi, tingkat mobilitas, dan kemunculan varian baru yang lebih menular.

Sonny menambahkan Satgas Penanganan Covid-19 terus berupaya membangun strategi perubahan perilaku dan komunikasi risiko yang tepat, di tengah tantangan kejenuhan di masyarakat.

Hal itu dilakukan agar dapat mendongkrak kembali kepatuhan protokol kesehatan 3M sembari mendukung Kementerian Kesehatan dalam upaya percepatan vaksinasi dan peningkatan kapasitas deteksi melalui testing maupun tracing.