Pemda Diminta Aktif Lacak Pemudik melalui Posko

JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 mewajibkan pemerintah daerah (Pemda) yang menjadi tujuan arus balik libur Lebaran untuk mengambil langkah preventif guna mencegah penyebaran yang lebih luas.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, pekan lalu, mengatakan kesiapsiagaan pemda dapat dilakukan dengan melakukan testing dan tracing terhadap para pemudik melalui pos komando di desa/kelurahan.

Bagi mereka yang melakukan perjalanan diwajibkan juga untuk dilakukan karantina/isolasi mandiri.

"Perlu antisipasi, pelaku perjalanan wajib karantina 5 x 24 jam karena mobilitas di masa pandemi adalah aktivitas berisiko," kata Wiku.

Hal itu perlu dilakukan karena data pada 15 Mei 2021 dari Polri menyebutkan rapid test antigen acak yang dilakukan di 109 titik penyekatan sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali ditemukan 226 hasil positif dari 77.068 tes yang dilakukan.

Sementara pada pelaku perjalanan internasional, pemerintah masih mempersiapkan tahapan pembukaan travel corridor arrangement Singapura-Batam. Namun, tentunya mempertimbangkan kondisi pandemi di Singapura dan berbagai wilayah Indonesia, terutama Pulau Batam dan Bintan.

"Keputusan yang diambil tentunya mempertimbangkan keseimbangan pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi khususnya di sektor pariwisata," kata Wiku seperti dikutip dari Antara.

Selain melarang masuknya warga negara asing (WNA) yang datang dari India, pemerintah juga akan mengatur WNA pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAS/KITAP). Tujuannya, mencegah meningkatnya penularan dari pelaku perjalanan internasional.

Dosis Ganda

Sementara itu, sebuah penelitian menyebutkan bahwa pemberian dua dosis vaksin Covid-19 hampir sama efektifnya terhadap varian virus korona yang menyebar dengan cepat, yang pertama kali diidentifikasi di India, dibandingkan dengan jenis yang dominan di Inggris.

Menteri Kesehatan Inggris, Matt Hancock, mengatakan data itu merupakan terobosan, dan pihaknya berharap pemerintah dapat mencabut lebih banyak pembatasan pada bulan depan.

Sebuah studi oleh Public Health England (PHE) menemukan vaksin Pfizer-BioNTech, 88 persen efektif melawan penyakit simptomatik dari varian B.1.617.2, dua minggu setelah dosis kedua. Hasil itu dibandingkan dengan efektivitas 93 persen terhadap jenis B.1.1.7 "Kent", yang merupakan varian Covid-19 dominan Inggris.

"Dua dosis vaksin AstraZeneca 60 persen efektif melawan penyakit simptomatik dari varian India dibandingkan dengan efektivitas 66 persen terhadap varian Kent," kata PHE.

"Saya semakin yakin bahwa kami berada di jalur yang tepat untuk peta jalan, karena data ini menunjukkan bahwa vaksin, setelah dua dosis, bekerja sama efektifnya (melawan varian India)," ujar Hancock kepada penyiar televisi.

Di bawah rencana pemerintah, pencabutan pembatasan virus korona yang tersisa akan berlangsung mulai 21 Juni. Sejauh ini, Inggris adalah pelaksana program vaksinasi tercepat di Eropa, tetapi London menghadapi tantangan baru dari penyebaran varian yang pertama kali ditemukan di India.

Data yang diterbitkan pada Sabtu menunjukkan kasus baru yang dilaporkan di Inggris naik 10,5 persen dalam tujuh hari hingga 22 Mei, meskipun tetap sebagian kecil dari level yang terlihat awal tahun ini.

Bulan ini, Perdana Menteri Boris Johnson memerintahkan percepatan pemberian dosis kedua yang tersisa ke orang dengan usia lebih dari 50-an tahun dan orang-orang yang secara klinis rentan. n SB/rtr/E-9