Pembicaraan Capres 2024 Dinilai Masih Terlalu Dini

BANYUMAS - Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menilai jika saat sekarang terlalu dini untuk membicarakan siapa calon presiden yang akan memimpin bangsa dan negara Indonesia ke depan. Masih ada waktu dua tahun lagi untuk menuju pemilihan presiden yang digelar bersamaan dengan Pemilu Serentak 2024.

"Kasihan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) baru ke pilih sudah pusing soal pandemi, tiba-tiba baru 'ambegan' (ambil napas) dia mau kita cuekin gara-gara sudah mikir presiden berikutnya. Padahal, yang dia kerjakan itu harus terjamin keberlangsungannya," tuturnya di Banyumas, Senin (27/6).

Budiman mengaku sikapnya sudah ditegaskan dalam Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan bahwa masalah calon presiden merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan. "Lagi pula saya tidak terlalu antusias untuk bicara rutinitas ganti presiden, seperti yang dikatakan juga oleh Bu Mega (Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri), yang dibutuhkan Indonesia adalah pemimpin," katanya menegaskan.

Menurutnya, sekarang yang harus tumbuh adalah kualifikasi-kualifikasi pemimpin seperti apa yang dibutuhkan untuk memimpin Indonesia ke depan.

Menurut dia, kualifikasi pemimpin ada dua jalan, yakni aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. "Nah menurut saya, yang terlalu heavy, terlalu berat, sekarang banyak orang ngomong kuantitatifnya ya, yang kualitatifnya kurang. Indonesia mau dibawa ke mana setelah jadi pemimpin itu jarang terbicarakan," ujar pria asli Cilacap itu.

Ia menyayangkan dalam waktu dua tahun yang masih tersisa ini, sudah meneriakkan siapa yang akan menjadi presiden ke depan. "Padahal, kita belum menentukan bus itu mau ke mana, perjalanan dua jam lagi, kita belum menentukan mau pergi ke mana, kita sudah ributkan sopirnya," imbuh Budiman.

Menurut dia, persoalan ke depan itu jalannya terjal, kanan-kiri jurang, gelap, berkabut, dan naik-turun. Oleh karena itu, kata dia, dalam waktu dua tahun yang masih tersisa, sekitar 1,5 tahun di antaranya digunakan untuk membicarakan sosok pemimpin seperti apa yang dibutuhkan untuk memimpin Indonesia ke depan, dan setengah tahun kemudian barulah membicarakan siapa yang akan dicalonkan sebagai presiden.

Menurut dia, dalam demokrasi membutuhkan aspek kuantitatif bagi seorang presiden, tapi Indonesia membutuhkan aspek kualitatif bagi seorang pemimpin. Terlebih tantangan ke depan semakin berat karena setelah pandemi Covid-19, dunia kini dihadapkan pada krisis pangan dan energi.

Perbesar Peluang

Sementara itu, Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono menilai penjajakan antara partainya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperbesar peluang untuk merebut lumbung suara dalam Pemilu Serentak 2024, termasuk di daerah Jawa Timur. "Koalisi Gerindra dan PKB ini sangat strategis dan baik untuk penjajakan menyatukan chemistry menghadapi Pemilihan Presiden dua tahun mendatang," kata Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Gerindra Jawa Timur itu di Surabaya, Senin.

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto telah bertemu dengan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar di Jakarta. Usai pertemuan tersebut, para kader kedua partai hingga kini terus menyuarakan agar Prabowo dan Muhaimin menjadi capres 2024.