Pembiayaan IKN Tetap Pertimbangkan Konsolidasi Fiskal

JAKARTA - Pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru tidak akan mengganggu keuangan negara karena tetap memperhatikan konsolidasi fiskal. Dari sisi pembiayaan tidak akan mengganggu penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi (PEN).

Hal itu terungkap saat jajaran pimpinan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kunjungan inspeksi kerja ke lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru, pada Jumat (7/1).

Salah satu dari proyek di IKN yang sedang dibangun yaitu jembatan Pulau Balang yang dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat penandatanganan prasasti penanda aset dari proyek yang mendukung konektivitas trans Kalimantan, mengatakan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menjadi titik mula pemulihan ekonomi setelah Covid-19.

Perhitungan dan pemenuhan kebutuhan anggaran IKN jelas Menkeu akan tetap sejalan dengan konsolidasi fiskal pascapandemi Covid-19. Pemerintah akan memastikan agar pendanaan ini tidak mengganggu penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi.

"Presiden pada 2022 menetapkan bahwa kondisi penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi tetap jadi prioritas. Dalam APBN 2023 nanti adalah pemulihan ekonomi dan konsolidasi APBN. APBN kita harus dijaga secara sangat hati-hati sehingga kita bisa menjaga berbagai kebutuhan negara, seperti penanganan Covid, pemulihan ekonomi, melindungi secara sosial, dan mengantisipasi gejolak global," kata Menkeu pada Seremoni Penandatanganan Prasasti, Jumat (7/1).

Di sisi lain, prioritas nasional seperti pembangunan IKN merupakan faktor yang akan mendominasi rancangan APBN di tahun 2022, dengan mengantisipasi Undang-Undang IKN, terutama 2023 dan 2024, seperti untuk Pemilu.

Logistik Nasional

Jembatan Pulau Balang, jelas Menkeu, merupakan salah satu proyek yang dibiayai dari SBSN, yang juga berfungsi sentral sebagai penghubung transportasi darat dari kota Balikpapan ke lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru, yakni Penajam Paser Utara. Pembiayaannya dilakukan secara Multi Year Contract (MYC) tahun 2015-2021, dengan total alokasi yang digunakan sebesar 1,43 triliun rupiah.

Pembangunan jembatan Pulau Balang tersebut merupakan perwujudan dari komitmen yang kuat dari pemerintah untuk pembangunan sektor jalan dan jembatan dalam rangka mendukung konektivitas dan dukungan logistik nasional.

Kehadiran jembatan Pulau Balang dapat membuat akses pertukaran ekonomi antarprovinsi dan antarkabupaten di Kalimantan Timur (Kaltim) lebih mudah dan jalur perekonomian akan terbuka luas. Komoditas yang diambil dari luar Kaltim, seperti produk pertanian, peternakan, dan perikanan yang sebagian diambil dari provinsi lain akan dapat dijangkau karena akses yang lebih mudah.

Dikatakan, pembiayaan infrastruktur dengan mencermati perkembangan dari SBSN yang sangat cepat baik dari jenis instrumen maupun capaian-capaian yang lain, SBSN sudah bertransformasi dan berkembang menjadi instrumen fiskal yang strategis dan inovatif.

Penerbitan SBSN dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan APBN untuk percepatan pembangunan dan sekaligus untuk mendorong pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri sebagai perwujudan dari kehadiran pemerintah dalam mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan pasar global.

Peneliti Ekonomi Core, Yusuf Rendi Manilet mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengejar target pembangunan IKN. Inilah kenapa di tengah konsolidasi fiskal, bahkan sebelum konsolidasi fiskal dilakukan pemerintah tetap menyalurkan anggaran untuk pembangunan IKN.

Meskipun secara pendanaan dikatakan tidak akan menganggu penanganan pandemi, namun kita ketahui bahwa biaya pembangunan IKN tidaklah kecil.