Pembebasan Lahan Tersendat, DKI Berdalih Ikuti Hukum

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berhati-hati mengambil kebijakan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai sebagai bagian penanggulangan banjir. Kehati-hatian itu agar tidak melanggar aturan dan berpotensi berhadapan dengan hukum.

"Kami kan harus hati-hati jangan asal beli, nanti bermasalah pada kemudian hari," kata Riza Patria di Jakarta, Jumat (25/3).

Menurut dia, belanja lahan di Jakarta tergolong paling tinggi di Indonesia, meski ia tidak menyebut besaran nilai yang digelontorkan DKI Jakarta setiap pembebasan lahan. "Sekali lagi mari berpikir positif program normalisasi tetap dilaksanakan, namun harus disesuaikan dengan masalah dan kemampuan yang ada," ucapnya.

Politikus Partai Gerindra itu menambahkan pengendalian banjir di Jakarta tidak hanya soal normalisasi sungai.

Normalisasi, kata dia, merupakan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan tugas menyiapkan lahan, sedangkan pusat membangun infrastruktur fisik. "Program banjir itu banyak sekali. Jangan selalu melihat banjir itu dengan normalisasi, ada naturalisasi, ada pembuatan waduk, situ, embung, pompa, polder, tanggul, early warning system. Pembuatan pembersihan, pengerukan, grebek lumpur, jadi program banjir itu banyak sekali. Jangan yang hanya dilihat normalisasi," ujar Riza.

Kritik Anies

Sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengkritik kinerja pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga mendekati akhir jabatan hanya bersifat "kosmetik" atau memoles dengan keindahan, namun minim kemajuan yang signifikan.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menyoroti lima hal sebagai kemunduran di Jakarta yakni transparansi anggaran, penuntasan banjir, program DP rumah nol persen, pembangunan fase lanjutan LRT Jakarta, dan program untuk UMKM.

Terkait pengendalian banjir yang William sebut bahwa Anies belum melakukan penambahan normalisasi sungai sehingga prosesnya tersendat.

Anies, kata dia, justru melakukan program yang dinilai tidak signifikan misalnya gerebek lumpur atau sumur resapan, begitu juga konsep naturalisasi juga belum dikerjakan. "Padahal program ini (normalisasi) sudah didukung anggaran dan disahkan DPRD kurang lebih Rp2 triliun selama Pak Anies menjabat," ucapnya.