Pembebasan Bea Masuk Capai Rp1,5 Triliun

Prioritas Utama

Kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut memang mengurangi pendapatan negara. Namun karena pandemi, urusan untuk kesehatan menjadi prioritas utama."Kalau kita terlambat memberikan fasilitas ini tentu akan berdampak pada kerugian yang nilainya akan lebih besar lagi dari pembebasan yang kami berikan," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Syarif Hidayat hingga saat ini pihaknya menerima 15 ribu permohonan untuk pembebasan bea masuk dan pembebasan PDRI untuk menangani Covid-19, di mana 11 ribu permohonan disetujui.
Halaman Selanjutnya....