Pembatasan Sosial Berskala Lokal

Kuartal ketiga 2020 sudah memasuki saat-saat akhir. Jumlah warga yang positif Covid-19 semakin meningkat. Jika Maret sampai dengan awal September lalu, tambahan angka Covid belum pernah menyentuh angka 4.000 per hari, kini sudah pernah terlewati.

Pertambahan kasusnya sungguh mengkhawatirkan. Sampai-sampai dikatakan, Indonesia berpotensi menjadi episentrum dunia untuk Covid-19 bila pemerintah tidak mampu menekan penularan. Tentu ini akan berdampak semakin buruk terhadap perekonomian dan kesehatan nasional.

Kini, total mereka yang dinyatakan positif terkena Covid-19 secara nasional sudah mendekati angka 250.000 orang. Jumlah yang meninggal sudah mendekati angka 10.000, 117 di antaranya adalah dokter. Provinsi DKI Jakarta tercatat sebagai daerah yang warganya paling banyak tertular. Hampir 25 persen atau 60.000 lebih warga Ibu Kota tertular virus Covid-19.

Itu sebabnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menarik "rem darurat" terkait penularan virus korona. Ia kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) per 14 September. Hal ini mengulang kebijakan 10 Maret-4 Juni lalu. Jakarta akan mulai lagi bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah juga dari rumah.

Kebijakan itu menuai protes pemerintah pusat. Yang paling lantang Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartaro. Pengumuman Anies tentang PSBB menimbulkan ketidakpastian dan berdampak pada merosotnya beberapa indikator ekonomi, seperti IHSG yang turun 5,01 persen saat itu juga. Reaksi tak hanya dari pemerintah pusat. Tetangga Anies, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan juga Wali Kota Bogor, Bima Arya, tampak tak sejalan dengan keputusan Anies.

Reaksi Ridwan Kamil dan Bima Arya bisa dimaklumi. Keberadaan Jakarta tidak bisa dipisahkan dari kota-kota pendukungnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Banyak warga Bodetabek bekerja di Jakarta. Keputusan PSBB di Jakarta banyak berdampak ke warganya. Ibarat mobil yang jalan beriringan, Jakarta itu mobil terdepan. Kalau mobil terdepan narik rem mendadak, tentu mobil di belakangnya akan kelabakan.

Presiden Joko Widodo sendiri tidak bereaksi banyak soal pemberlakuan PSBB di Jakarta. Namun, ia menyarankan setiap daerah agar mengedepankan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) atau Mikro, jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup satu kota atau kabupaten. Keputusan menutup suatu wilayah harus berbasis data yang detail dari tingkat RT, RW, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

Dengan data berjenjang seperti itu, pasti akan menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Mana RT, RW, kelurahan/desa, atau kecamatan yang berzona merah, di situlah pembatasan sosial diberlakukan. Sehingga aktivitas perekonomian di wilayah yang tidak berzona merah tetap berjalan sehingga masyarakat tetap bisa mendapat penghasilan.

PSBL dengan basis data berjenjang pasti akan lebih efektif. Karena di satu kelurahan, belum tentu semua RW-nya masuk dalam zona merah. Di satu kecamatan, belum tentu warga yang banyak tertular Covid-19 berada semua kelurahan atau desa. Di satu kabupaten, tidak semua kecamatannya zona merah. Begitu juga di satu provinsi, belum tentu seluruh kabupaten/kota angka penyebaran Covid-nya mengkahawatirkan. Penutupan suatu wilayah jangan disamaratakan.

Kota Tangerang dan Kota Bogor sudah membuktikan efektifnya PSBL. Jika kini Kota Tangerang memberlakukan PSBL lagi itu artinya Kota Tangerang benar-benar ingin kotanya tidak menjadi zona merah penyebaran virus korona. Begitu juga Bogor, melihat PSBL bisa menekan penularan, penutupan wilayah per RT dan RW akan diperpanjang hingga akhir September mendatang.

Senada dengan Bogor dan Tangerang, Jawa Tengah juga memberlakukan PSBL yang diadopsi dari keberhasilan Kabupaten Banyuwangi memblok hanya satu titik yang masuk zona merah. Konsep tersebut dioptimalkan dengan program Jogo Tonggo dengan program pendukung yang diberi nama Lumbung Pangan. Program tersebut tidak hanya memutus mata rantai penularan Covid-19, tetapi juga membantu warga yang tidak mempunyai bahan makan akibat pandemi. ν