Pembatasan Picu Kontraksi Ekonomi

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia tahun 2020 menurun tajam dibanding tahun 2019. Rata-rata ekonomi minus 2,3 persen. Hal ini terjadi karena banyak negara memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan ekonomi. Demikian dikatakan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Riset FEB UI, Teguh Dartanto, Minggu (21/2), di Jakarta.

Dia berbicara pada pembahasan dampak pandemi terhadap ekonomi Asia. Pembahasan dilakukan Universitas Indonesia (UI), Asian Development Bank Institute, Graduate School of Public Policy (GraSPP) Universitas Tokyo, dan Toshiba International Foundation.

Teguh menambahkan, dampak lain penurunan tingkat konsumsi, ekspansi bisnis mandek, serta rantai distribusi ekonomi terputus. "Semua itu menyebabkan perubahan konstruksi infrastruktur sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan perumahan publik," kata Teguh.

Lebih lanjut, dikatakan negara perlu melakukan penyesuaian sosial infrastruktur masa pandemi. Di antaranya, penyediaan rumah layak huni dan murah. Kemudian, pendirian pusat kesehatan darurat dan perubahan postur anggaran negara yang berfokus di bidang kesehatan.

Sementara itu, Rektor UI Ari Kuncoro mengingatkan, pandemi menyebabkan hampir semua negara menghadapi tantangan multidimensi dengan segala keterbatasan. Hal ini mendorong permintaan sumber daya keuangan untuk pemulihan dampak pandemi.

"Diperlukan kebijakan strategis sehingga sumber daya terbatas mampu mengatasi masalah yang ada dengan efisien dan efektif," ujar Ari.

Harapannya, upaya tersebut tidak hanya mengatasi dampak pandemi, tetapi juga memberikan efek pembangunan yang positif. Selain itu, Ari mendorong semua peserta forum tersebut mendapat wawasan baru dari diskusi ini.

Kemudian, forum juga menjadi sarana berbagi ilmu serta pengalaman antarpemangku kepentingan tentang pembangunan infrastruktur. Dengan begitu, bisa memahami tantangan dan masalah dalam lingkup Asia di masa mendatang.

Sedangkan Dekan FEB UI, Beta Yulianita Gitaharie, berharap forum itu memberi wawasan pengalaman beberapa negara Asia terkait upaya, kebijakan menyesuaikan, dan menjaga kualitas layanan infrastruktur yang memadai.

"Pembatasan jarak fisik dan mobilitas sangat memengaruhi pemeliharaan dan pengoperasian proyek pembangunan infrastruktur. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pembuat kebijakan yang harus menciptakan dan menyesuaikan infrastruktur agar dapat beradaptasi dengan situasi sekarang," tandasnya.

Mustika Desa

Sementara itu, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 menanggapi pandemi Covid-19 pemerintah pusat telah menetapkan tema "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial."Secara mikro, Kabupaten Temanggung menjabarkan tema pembangunan nasional tersebut dengan mengusung program "Mustika Desa." Ini akronim dari Masyarakat Unggul Sejahtera dengan Tani Pekarangan dan Desa Bebas Sampah.

Inovasi berupa tani pekarangan dan desa bebas sampah. Kepala Bappeda Temanggung, Ripto Susilo, menyampaikan, keterkaitan inovasi masalah muncul karena kemiskinan akibat Covid-19. Penurunan kemampuan ekonomi masyarakat dan isu lingkungan diangkat. Kemudian proses output dan dampaknya mendukung tema nasional dengan mempercepat pemulihan ekonomi serta reformasi sosial.

Pemulihan ekonomi didorong melalui tani pekarangan. Program mengharapkan seluruh masyarakat berperan, termasuk penduduk miskin penerima bantuan langsung tunai (BLT). "Jadi sumber daya manusianya adalah penduduk miskin peserta program keluarga harapan. Penduduk miskin penerima BLT juga ikut berperan di situ," katanya.