Pembangunan Wilayah NTB Pascagempa Dikebut

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemerintah menargetkan masa rehabilitasi dan rekonstruksi hanya berjalan enam bulan, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018.

Saat ini, pemerintah bersama masyarakat membangun kembali fasiltas publik dan rumah penduduk di pulau Lombok, Pulau Sumbaya dan wilayah lainnya terdampak gempa di NTB. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menegaskan perbaikan fasilitas publik di Sumbawa Barat oleh PT Istaka Karya perlu dipercepat.

"Demikian juga dengan rumah, akan berjalan lebih cepat dengan adanya Peraturan Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) yang didukung oleh Agen Gotong Royong sebagai tenaga inti Rekompak," ungkapnya melalui keterangannya dari Sumbawa, NTB, Selasa (11/9).

Basuki mengungkapkan pemerintah secara bertahap telah memulai pencairan bantuan untuk pembangunan kembali rumah rusak, yakni 50 juta rupiah rumah rusak berat, 25 juta rupiah rumah rusak sedang, da 10 juta rupiah bagi rumah rusak ringan. Pencairan uang menggunakan mekanisme yang berjalan, tentunya dalam kondisi bencana. Anggaran untuk korban gempa akan diterima penuh tanpa ada potongan sama sekali.

Data sementara menunjukkan jumlah rumah yang sudah terverifikasi sebanyak 31.991 unit rumah rusak berat, dimana sebanyak 20.546 unit di Pulau Lombok sudah ditetapkan melalui SK Bupati dan 2.477 unit di Pulau Sumbawa dalam proses pendataan dan pembuatan SK Bupati.

Dalam kunjungan itu juga Basuki meninjau dua posko pengungsian di Kecamatan Brang Rea dan Kecamatan Seteluk, selain itu juga meninjau dua sekolah dan satu Puskesmas di kawasan sekitar yang kini dalam tahap awal pelaksanaan rehabilitasi.

Fasilitas publik yang mengalami kerusakan yang telah terverifikadi di Kabupaten Sumbawa Barat adalah 49 bangunan, yang mana lima bangunan sudah dalam proses perbaikan, yaitu dua Puskesmas dan tiga sekolah di Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat.

Hunian Sementara

Sebagai antisipasi musim hujan musim, Kementerian PUPR dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menyiapkan hunian berupa tenda sementara di dekat rumah, sambil warga menyelesaikan perbaikan rumahnya.

Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga, Kementerian PUPR membentuk tim pendamping, di mana satu tim beranggotakan sembilan orang terdiri dari Tim Balitbang, fasilitator, relawan, dan mahasiswa KK N Tematik untuk bisa mendampingi masyarakat membangun rumah.

Rumah tahan gempa yang dibangun tidak harus menggunakan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), namun bisa teknologi lainnya.

"Risha yang penting adalah struktur bangunannya, yakni dengan kolom yang tahan gempa. Untuk dinding bisa menggunakan kayu, atau batu bata yang ditentukan sendiri oleh masyarakat," kata Basuki.

ers/E-10