Pembangunan Transportasi di Luar Jawa Dipacu

JAKARTA - Pemerintah berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi berkonsep Indonesia sentris tahun depan meskipun dengan keterbatasan anggaran. Karenanya, pemerintah akan mendorong pendanaan alternatif untuk membiayai proyek tersebut, termasuk dengan menggandeng swasta atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengungkapkan alokasi anggaran untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2022 mencapai 32,93 triliun rupiah, turun dibandingkan porsi tahun ini sebesar 34,01 triliun rupiah. Dengan semakin terbatasnya alokasi anggaran, lanjutnya, Kemenhub akan memprioritaskan program kerja yang berdampak luas pada masyarakat dan mengacu pada tema rencana kerja pemerintah pada 2022, yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

Dia menambahkan, dengan keterbatasan anggaran, Kemenhub terus mendorong upaya pendanaan kreatif non-APBN yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya.

"Diantaranya melalui: pembentukan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU), peningkatan kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) secara optimal, dan melalui pelibatan sektor swasta dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan layanan di sektor transportasi (Public Private Partnership's/ PPP's)," ujar Budi di Jakarta, Rabu (22/12).

Seperti diketahui, pada 2021, Kemenhub mendapatkan alokasi anggaran 45,66 triliun. Adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, alokasi tersebut turun menjadi 34,01 triliun rupiah. Pada akhir 2021, Kemenhub optimistis realisasi anggaran bisa mencapai 96 persen.
Halaman Selanjutnya....