Pembangunan PLTS Dikebut

JAKARTA - Pemerintah mengebut pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada 2025, mengingat potensinya sangat besar, instalasinya cepat, dan harganya makin kompetitif. Saat ini, pemerintah menyiapkan sejumlah dukungan regulasi untuk mendorong pengembangan energi surya agar selaras dengan target netralitas karbon pada 2060.

"Salah satu energi terbarukan yang didorong adalah energi surya karena potensinya sangat besar, masa pembangunannya sangat cepat 12-18 bulan, dan harganya juga sudah cukup kompetitif," kata Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan (EBT) Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya, dalam webinar yang dipantau di Jakarta, Senin (13/9).

Untuk mendorongnya, Chrisnawan menambahkan beberapa regulasi diharapkan segera terbit seperti Peraturan Presiden tentang tarif energi baru terbarukan, RUU EBT, dan RUPTL PLN 2021-2030. Pemerintah membagi tiga jenis PLTS berdasarkan luas dan peruntukan pembangkit yaitu PLTS atap, PLTS skala besar, dan PLTS terapung.

Chrisnawan menyampaikan target pengembangan PLTS Atap sebesar 3,6 gigawatt (GW) pada 2025 dengan menyasar pelanggan rumah tangga. Sejumlah regulasi yang digodok adalah nilai ekspor energi listrik dari semula 65 persen menjadi 100 persen, jangka waktu kelebihan listrik masyarakat di PLN diperpanjang dari tiga bulan menjadi enam bulan, dan potensi carbon trading yang bisa dimanfaatkan.

Kemudian, ada PLTS skala besar yang melibatkan kalangan industri dalam negeri untuk membangunnya. Pemerintah menargetkan kapasitas terpasang PLTS skala besar mencapai 6,4 GW. Selanjutnya terdapat jenis PLTS terapung yang tergolong melimpah dengan pemetaan potensi mencapai 27 GW dari waduk dan danau.
Halaman Selanjutnya....