Pembangunan KI Harus Terintegrasi

JAKARTA - Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota (RPIK) yang sesuai ketentuan dinilai penting untuk meningkatkan minat investasi dan daya saing industri. Untuk itu, pemerintah terus mendorong pembangunan kawasan industri terintegrasi yang dilengkapi berbagai infrastruktur penunjang serta selaras dengan pelestarian lingkungan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (26/2), mengungkapkan RPIK memuat arah pengembangan industri di suatu wilayah hingga 20 tahun ke depan. "RPIK tersebut mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), termasuk keserasian dan keseimbangan antara kegiatan sosial, ekonomi dan daya dukungan lingkungan," jelasnya.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Eko SA Cahyanto mengapresiasi pengelola kawasan industri yang menjalankan konsep berwawasan lingkungan. Dia mencontohkan kawasan industri Deltamas dan Jababeka, yang telah memiliki infrastruktur drainase dan pengendalian banjir memadai dan telah beroperasi secara baik pada musim penghujan.

"Kami mendorong pengelola kawasan industri supaya selalu siaga dan sigap dalam menghadapai potensi banjir di musim penghujan. Kami juga mendorong kawasan industri memiliki rencana mitigasi bencana dalam rangka menghadapi potensi kejadian banjir ke depannya," tuturnya.

Eko menjelaskan upaya itu untuk meminimalkan dampak banjir terhadap proses produksi dan arus logisik bagi sektor industri. Karena itu, Kemenperin aktif berkoordinasi dan memfasilitasi semua pihak terkait dalam sinergi kebijakan pembangunan kawasan industri yang berkelanjutan. Hal ini mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah, termasuk keserasian dan keseimbangan antara kegiatan sektor industri dengan dukungan lingkungan.