Pembangunan Jalan di Perbatasan Dilanjutkan

JAKARTA - Pemerintah terus melanjutkan pembangunan jalan paralel perbatasan di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua. Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk mewujudkan Nawa Cita Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla membangun dari pinggiran.

Kabag Humas-Kementerian PUPR, Krisno Yuwono menjelaskan, kondisi geografis berupa pegunungan dan hutan yang terpencil, ketersediaan material konstruksi dan cuaca menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunannya.

Kementerian PUPR menargetkan pada akhir tahun 2018, sekitar 89,5 persen atau 2.863,65 Km dari total panjang jalan perbatasan di Indonesia yakni 3.197,81 km sudah tembus. Dilanjutkan keseluruhan bisa tembus pada akhir tahun 2019.

"Masyarakat sudah mulai merasakan manfaat keberadaan Jalan Trans Papua dan Jalan Perbatasan Papua. Meskipun kendaraan yang melintas masih sedikit, namun penduduk yang sebelumnya berjalan kaki melalui medan yang sulit dan memakan waktu lama, kini jalur tersebut lebih mudah dilewati dan memangkas waktu perjalanan," kata Krisno Yuwono dalam diskusi publik bertajuk 'Optimalisasi Peran Jurnalis Dalam Mengabarkan Pembangunan di Daerah', di Cafe Ngoepilah di Diskaz, Jalam Panglima Polim, Jakarta Selatan, Senin (24/9).

Krisno menegaskan, pembangunan jalan paralel perbatasan di Provinsi NTT relatif lebih cepat karena tidak terlalu panjang dengan kondisi sudah beraspal. Sedangkan untuk jalan paralel perbatasan Kalimantan, dari total jalan dari total panjang 1.919,98 km, akhir 2018 sudah tembus sepanjang 1.775,30 km dan sisanya sepanjang 144,68 km, tahun 2019.

Jalan perbatasan Kalimantan berada di Kalimantan Barat sepanjang 849,77 km, Kalimantan Timur 243,55 km, dan Kalimantan Utara 826,66 km. Jalan yang belum tembus di Kalbar sepanjang 47,36 km, Kaltara sepanjang 55,84 km dan Kaltim sepanjang 41,48 km. Di Papua jalan perbatasan yang menghubungkan Merauke hingga Jayapura sepanjang 1.098,24 km ditargetkan sudah tembus 908,72 km pada akhir 2018.

"Meskipun memutar namun dengan kondisi alamnya relatif lebih datar maka penyelesaian konstruksinya bisa lebih cepat dan akan lebih nyaman dilewati," pungkasnya.

Sementara Peneliti Ahli Utama P2P LIPI, Syafuan Rozi Soebhan menilai, pemerintah seharusnya jangan memfokuskan pembangunan pada pembangunan fisik (infrastruktur) tetapi juga non fisik (membangun nilai sosial) masyarakat setempat. Karena pada dasarnya prasarana dan sarana memerlukan lahan dan bahan yang diambil dari perut bumi.

Anggota PWI DKI Jakarta yang juga redaktur harian Warta Kota, Gede Moenanto berpendapat, sebetulnya kalau jurnalis selama ini yang dilihat dari sebuah berita adalah sesuatu yang baru.

Makanya suatu hal baru itu dapat disebut berita. Tetapi dalam konteks perbatasan pada umumnya berita yang disampaikan sudah lumayan baik. rag/AR-3