Pembangunan Infrastruktur Dasar IKN Tahap I Mulai Dilakukan

Bertindak Profesional

Dalam pelaksanaan pekerjaan, Kementerian PUPR mengingatkan para pejabat pembuat komitmen (PPK) dan penyedia jasa untuk selalu bertindak profesional, bekerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif, memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solusi, serta berorientasi pada hasil nyata.

Melaksanakan tugas bukan hanya menjamin selesai, tapi betul-betul menjamin infrastruktur berfungsi baik.

PUPR pun memastikan pekerjaan pembangunan IKN segera dimulai setelah penandatanganan kontrak agar infrastruktur dasar IKN dapat selesai sesuai target pada tahun 2024. "Kami akan terus konsultasi terkait pengadaan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), konsultasi terkait prosedur dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta mengumpulkan semua team leader kontraktor dan konsultan untuk memastikan pekerjaannya berjalan baik," kata Zainal.

Pengamat sosial dan politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan penandatangan kontrak pekerjaan pembangunan infrastruktur dasar tersebut menjadi pijakan awal yang positif dalam mewujudkan tujuan pembangunan IKN. "Kontrak itu menjadi penanda awal policy mercusuar ini dieksekusi yang menguatkan mental bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia serius dan mampu mewujudkan IKN. Ini jelas akan punya multiplier effect ke depan," katanya.